sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemensos diminta perhatikan anak berkebutuhan khusus 

Berdasar data Kemendikbud, sebesar 70% anak berkebutuhan khusus tidak bisa mengakses pendidikan layak.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 15 Sep 2020 14:08 WIB
Kemensos diminta perhatikan anak berkebutuhan khusus 
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Kementerian Sosial (Kemensos) diminta memberikan perhatian serius terhadap anak berkebutuhan khusus dalam mengakses pendidikan. Sebab, anak-anak tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menjelaskan, sejumlah program penanganan sosial terhadap anak kebutuhan khusus lebih banyak digalakkan masyarakat sipil ketimbang Kemensos.

"Anak-anak yang memiliki masalah mental seperti autis dan lainnya, memang secara usia ada yang berumur 18 tahun, bahkan lebih. Akan tetapi secara mental sebenarnya mereka berusia 6 tahun," kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Dia melihat, sejauh ini peran publik jauh lebih intensif dalam menyentuh mereka, mulai dari penyediaan panti swadaya sampai penyusunan kurikulum belajar untuk anak kebutuhan khusus. "Tolong pemerintah bisa serius memperhatikan kondisi anak kebutuhan khusus, karena mereka aset bangsa," bebernya.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebesar 70% anak berkebutuhan khusus tidak bisa mengakses pendidikan layak. Sedangkan data dari BPS pada 2017 menunjukkan jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta orang. 

Artinya, sekitar satu juta anak berkebutuhan khusus belum memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukhori mendesak, Kemensos menggulirkan bantuan yang tidak bersifat konsumtif belaka, tetapi memiliki pola memberdayakan. 

Paradigma pola memberdayakan ini, kata dia, perlu dikembangkan dalam rangka membuka pelibatan masyarakat yang seluas-luasnya dalam merespons isu sosial ini.

Kendati, melibatkan masyarakat dalam merespon isu anak kebutuhan khusus, tetapi pemerintah tetap harus menyediakan fungsi fasilitas. Misalnya, menyediakan balai-balai sosial.

Sponsored

"DPR juga perlu dilibatkan oleh Kemensos mengingat selain memiliki fungsi pengawasan, kami juga memiliki fungsi representasi, yakni mewakili orang fakir. Melalui sinergi yang kuat, penyelesaian masalah sosial bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berdampak," tutur Ketua DPP PKS itu.

Berita Lainnya