Kementan ungkap tantangan pengendalian PMK

Pemerintah terus melakukan upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tengah merebaknya wabah yang menyerang hewan ternak. Direktur Kesehatan Hewan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nuryani Zainuddin menilai, ada beberapa faktor yang membuat pengendalian PMK jadi sulit.

Salah satu perhatian adalah virus PMK yang menular dengan cepat. Selain itu, PMK juga dapat menular ke spesies selain hewan ternak dan memiliki serotipe yang bervariasi.

"Mengapa pengendalian PMK sulit? Karena PMK ini sangat infeksius dan menyerang multispesies. Jadi tidak hanya ternak, tetapi juga satwa liar berkuku belah," kata Nuryani dalam diskusi bertajuk Mewaspadai PMK pada Hewan terhadap Kesehatan Manusia yang digelar FNM Society secara daring, Minggu (26/6).

Nuryani menyebut, pengendalian PMK membutuhkan waktu yang lama dan intens. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi peternak atau stakeholder di daerah untuk menjaga produktivitas hewan ternak.

Faktor lain yang turut dikemukakan Nuryani adalah terkait vaksin. Pihaknya menyebut, perlindungan vaksin PMK memiliki jangka waktu yang cenderung pendek.

"Vaksin PMK ini memiliki proteksi umur yang pendek, biasanya hanya 6 bulan saja. Kemudian vaksin ini mahal dan tidak stabil, untuk itu maka memerlukan rantai dingin," ujarnya.

Dia menambahkan, upaya pengadaan dan penyaluran vaksin PMK harus tetap dijalankan. Pemerintah pada tahap pertama akan mengadakan vaksin sebanyak 800 ribu dosis, dan direncanakan tahap berikutnya sebanyak 2,2 juta dosis.

Lebih lanjut soal pengendalian PMK, kata Nuryani, hewan yang sudah sembuh bisa menjadi carrier atau noncarrier dan berpotensi memunculkan wabah yang berulang. Terlebih, pergerakan populasi ternak turut mempercepat penyebaran virus PMK.

"Perputaran atau turnover dan pergerakan populasi ternak yang cepat menyebabkan penyebaran sangat sulit diminimalisir," tutur Nuryani.

Selain itu, tindakan-tindakan pengendalian membutuhkan biaya yang besar. Nuryani menambahkan, PMK juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

"Potensi kerugian ekonomi yang dihitung pada 2017 itu senilai 9,9 triliun. Mungkin sekarang pada 2022, kerugian ini akan bernilai sangat besar karena kita sedang banyak meningkatkan produktivitas di sektor peternakan," ujarnya.

Terkait kekhawatiran PMK pada hewan kurban jelang Iduladha, Nuryani mengimbau agar masyarakat membeli hewan kurban dari tempat-tempat yang sudah mendapatkan penilaian dan izin dari pemerintah daerah.

"Pilih tempat penjualan kurban yang sudah dinilai pemda atau dinas terkait, yang sudah mendapatkan izin. Petugas kesehatan hewan akan melakukan penilaian kepada hewan-hewan yang dijual, sehingga lebih dijamin," katanya.

Nuryani turut mengimbau masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sehat tanpa gejala klinis dari hewan terindikasi tertular PMK. Selain itu, agar lebih aman, masyarakat disarankan untuk berkurban melalui lembaga-lembaga keagamaan yang memfasilitasi penyediaan dan pemotongan hewan kurban, termasuk distribusi daging kurban usai pemotongan.