Kerumunan di NTT, PKS: Cacat keteladanan dan penegakan hukum

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menilai, manajemen risiko kurang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19 sejak pandemi melanda Indonesia. Ini tecermin dari banyak sikap ekskutif yang cenderung mengabaikan dan meremehkan pagebluk.

"Terbaru dan paling menyedihkan, mempertontonkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik dengan melanggar protokol Covid-19. Menciptakan kerumunan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di NTT (Nusa Tenggara Timur)," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS, yang ditayangkan secara virtual, Senin (1/3).

Syaikhu mengingatkan, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 terus mengalami lonjakan sejak kemunculan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020.

"Setahun lalu, kasus positif dimulai dari 2 kasus. Namun, kini telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan korban meninggal mencapai lebih 35.000 orang," paparnya.

Imbasnya, menurutnya, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kasus dan jumlah korban meninggal tertinggi di dunia. Upaya penanganan Covid-19, seperti pemeriksaan spesimen (testing) pun masih jauh dari harapan, hanya 4% dari  jumlah penduduk Indonesia.

"Angka 4% ini termasuk dalam 10 negara dengan jumlah tes terendah di dunia. Positivity rate di Indonesia juga sangat tinggi, padahal standar WHO seharusnya di bawah 5%," tuturnya.

"Deretan statistik itu," bagi Syaikhu, "bukan deretan angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata, bahwa Bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja."