Sarwono: Korupsi pada ranah birokrasi mustahil dibersihkan tuntas

Praktik korupsi pada ranah birokrasi mustahil dibersihkan secara tuntas. Sebab, praktik lancung yang terjadi pada birokrasi mengekor dengan komitmen pucuk pimpinan organisasi pemerintahan. 

Sistem birokrasi tidak bisa disalahkan sebagai sumber korupsi yang primer. "Kalau untuk menekannya ke tingkat minimum agar tidak menciptakan kerusakan yang terlalu besar. Saya kira bisa," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) periode 1983-1988, Sarwono Kusumaatmaja dalam diskusi virtual, (4/10) malam.

Praktik korupsi dapat terjadi di negara otoriter, hingga demokratis. Bahkan, risiko korupsi tidak mengenal stabilitas politik, dalam keadaan baik atau sedang goyah. Dari era Orde Baru, hingga saat ini praktik lancung tersebut masih terus terjadi.

"Kalau pengalaman saya di pemerintahan Orde Baru, korupsi yang terjadi di mana-mana, itu adalah apa yang disebut korupsi kecil-kecilan, (seperti) KTP, sertifikat lahir, passport, SIM, hingga surat ijin bangunan," bebernya.

Sedangkan grand korupsi, misalnya dirut BUMN, seorang mayor jenderal ditangkap korupsi dan dihukum berat. "Ada kemungkinan karena main sendiri, tetapi kalau bagian dari sistem itu enggak ada yang tahu. Dealnya, juga kami enggak mengerti apa yang terjadi," ujar Sarwono.

Dia mengungkapkan, geliat korupsi era Orde Baru yang tidak memperdulikan siapa pemilik uangnya. Namun, yang menarik ketika Presiden Soeharto dituduh punya uang enggak halal. 

"Antara 30 billion dollar hingga 60 billion dollar. Jadi, hitungannya saja tidak persis. Kenapa, apa yang terjadi?, ini kemungkinan uang korupsi itu juga digrogoti sedemikian rupa, tanpa yang punya tahu kalau digerogoti. Tahunya belakangan gitu," beber dia.

Kendati rezim berganti dan sistem birokrasi berubah-ubah, tetap saja semua sepakat mendukung pemberantasan korupsi, tetapi pada tingkat praktik berbeda. Menurut Sarwono, kehendak aktor politik sangat mempengaruhi korupsi di ranah birokrasi.

"Pemerintah daerah yang bagus komitmennya. Tegas, daerahnya bisa maju. Susah enggak sih mengatur ASN supaya menurut. Tidak susah-susah amat. (Mereka) hanya melihat sinyal yang dikasih atasannya. Ini maunya apa orang. Kalau mau bersih yah ikut, kalau main-main, ya dibantu lah untuk main-main," ucapnya.

Disisi lain, dia mengkritik praktik lelang jabatan dalam seleksi terbuka ASN. Istilah lelang jabatan, kata dia, berpotensi korupsi karena mengisyaratkan adanya transaksi. 

Sarwono meminta, Komisi ASN turun tangan mengawasi proses seleksi terbuka ASN. "Ketika berjalan seleksi hingga tingkat tertentu, begitu kemudian di tingkat final, yang mana pejabat berwenang itu bisa memilih satu diantara tiga untuk ditetapkan. Di situ transaksi terjadi," ujar Sarwono.