KPK harap pemanggilan Kapolri oleh Jokowi ungkap teror Novel Baswedan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarief mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo, memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis sore nanti. Pemanggilan terkait perkembangan penyelidikan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. 

Laode berharap dalam pertemuan tersebut, Kapolri memberi laporan yang dapat membuka pelaku teror terhadap penyidik senior KPK itu.

"Ya kita KPK ucapkan terima kasih, semoga saja yang melakukan serangan terhadap Novel itu bisa ditemukan," kata Syarief saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Bagi Syarief, pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap jajarannya, akan membuat Korps Bhayangkara banjir apresiasi. Hal tersebut juga akan membuktikan Polri memiliki kinerja yang membanggakan.

"Kalau betul-betul didapatkan dan ditemui, ini juga prestasi kepada Kapolri dan Kabareskrim yang baru. Walaupun itu pasti (ada kontribusi) hasil kerja yang dulu-dulu," katanya.

Saat mengikuti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Jakarta hari ini, Jokowi mengonfirmasi rencana pemanggilan Kapolri. Menurutnya, pertemuan akan berlangsung di Istana Negara, Senin (9/12) sore. 

"Saya pikir kita akan sangat menghargai kalau (pelaku) itu memang sudah didapatkan," ucap Syarief.

Sebagai informasi, penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017 lalu. Saat itu, Novel baru selesai menunaikan salat subuh di masjid tak jauh dari rumahnya. 

Cairan itu mengenai wajah Novel dan melukai matanya. Kejadian tersebut berlangsung cepat sehingga Novel tak sempat mengelak. Tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Novel harus menjalani serangkaian pengobatan untuk penyembuhan matanya. Dia harus beberapa kali bepergian dari Indonesia ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Selama dua tahun delapan bulan setelah peristiwa itu terjadi, pelaku lapangan dan intelektual belum terungkap.

Polri berupaya mengungkap pelaku. Korps Bhayangkara membentuk tiga tim khusus semasa Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri.

Tim pertama, dibentuk pada 12 April 2017. Tim kedua, dibentuk pada 8 Januari 2019. Tim itu berfokus dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Tim tersebut merupakan buah dari rekomendasi atas hasil laporan tim pemantauan proses hukum Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM.

Kemudian, tim ketiga yang sering disebut dengan tim teknis juga dibentuk. Pembentukan tim ini dilakukan melalui Surat Perintah Tugas (Sprint) tertanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani Tito Karnavian.

Meski demikian, hingga kini pelaku lapangan dan intelektual penyiraman air keras Novel belum terungkap.