KPK jadwal ulang pemeriksaan saksi untuk Wali Kota Cimahi

Direktur Utama PT Hakaaston, Dindin Solakhudin, tidak absen dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan yang bersangkutan mengonfirmasi tak bisa penuhi panggilan karena sakit.

Sedianya, Dindin dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna (AJM). Ajay, merupakan tersangka kasus dugaan suap perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020.

"Yang bersangkutan konfirmasi tidak bisa hadir karena sedang sakit, sehingga pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," kata Ali, Senin (4/1) malam.

Sebelumnya, lembaga antirasuah mencokok Ajay bersama sepuluh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan, Jumat (27/11/2020). Setelah menjalani pemeriksaan, Ajay bersama Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, Hutama Yonathan, ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus bermula pada 2019 saat RSU Kasih Bunda melakukan pembangunan penambahan gedung. Dalam mengurus perizinan revisi izin mendirikan bangunan (IMB), Hutama bertemu dengan Ajay di restoran kawasan Bandung, Jawa Barat.

Pada pertemuan tersebut, Ajay diduga menerima Rp3,2 miliar atau 10% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) yang dikerjakan subkontraktor pembangunan RSU Kasih Bunda sebesar Rp32 miliar. Pemberian dilakukan secara bertahap melalui orang kepercayaan Ajay.

Ajay disebut sudah lima kali menerima uang yang totalnya sekitar Rp1,661 miliar dari kesepakatan Rp3,2 miliar. Pertama, pada 6 Mei 2020 dan terakhir saat diciduk KPK dengan barang bukti Rp425 juta. Dalam menyamarkan pemberian uang itu, pihak RSU Kasih Bunda diterka membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif.

Sebagai penerima, Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Hutama sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.