Ketua KPK minta kepala daerah di Jabar bersinergi berantas korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, meminta kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Salah satu caranya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan rasuah dalam tata kelola pemerintahan.

"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," tegasnya dalam rapat koordinasi di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3).

Dalam pertemuan tersebut, 27 kepala daerah di Jabar yang hadir juga menandatangani komitmen bersama mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Ada lima bentuk dukungan komitmen, yaitu, implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, melakukan penatausahaan barang milik daerah (BMD). Ketiga, melakukan upaya dalam rangka menggali potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi untuk optimalisasi pajak daerah.

Keempat, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Badan Pendidikan SDM Pemda dengan tata kelola jejaring pendidikan yang berintegritas. Terakhir, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada kesempatan sama, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengingatkan bupati/wali kota agar waspada dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, pertemuan dengan KPK penting mengingat banyak kepala daerah baru yang butuh penyesuaian sistem birokrasi.

“Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru. Sesuai arahan KPK, kita juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Harga termahal kepala daerah adalah political will. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauhi praktik transaksional,” ujarnya.

Data KPK per 2020, skor pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Jabar, yang tercakup dalam sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP), adalah 91,80%. Skor itu atas optimalisasi penerimaan daerah sebesar 67,79%, manajemen aset daerah 93,70%, perencanaan dan penganggaran APBD 96,40%, pengadaan barang dan jasa 91,68%, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 100%, manajemen aparatur sipil negara (ASN) 94,96%, dan penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) 96,72%.

Terkait program sertifikasi aset daerah, berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jabar, total sertifikasi yang sudah diterbitkan untuk seluruh pemda sebanyak 1.912 bidang tanah hingga akhir 2020. Jumlah itu terdiri atas pemerintah provinsi (pemprov) sebanyak 355 bidang, pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota (pemkot) 1.480 bidang, dan pemerintah desa (pemdes) 77 bidang.

Sedangkan sertifikasi yang telah terbit untuk BUMN di Jabar sebanyak 590 bidang serta BUMD 49 bidang. Kepala Kanwil BPN Jabar, Yusuf Purnama, mengatakan, masih ada 3.547 bidang tanah yang dianggap milik pemda yang belum bersertifikat.

Menurutnya, hal tersebut terkendala karena tingkat ketersediaan data yang minim, fisik tanah tidak diketahui lokasinya, sengketa atau masih berperkara dengan pihak lain, dan dokumen kepemilikan tidak lengkap.