sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPU tidak boleh setengah-setengah memerhatikan pengamanan siber

Ancaman siber terhadap pemilu itu muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali ada di banyak yuridiksi.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Minggu, 19 Jul 2020 16:29 WIB
KPU tidak boleh setengah-setengah memerhatikan pengamanan siber
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 410.088
Dirawat 58.418
Meninggal 13.869
Sembuh 337.801

Selama ini masih ada kesalahpahaman ihwal keamanan siber pemilu atau pilkada. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia mengatakan, masih ada anggapan bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas keamanan siber dalam pemilihan.

Padahal, kata dia, ancaman siber terhadap pemilu itu muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali ada di banyak yuridiksi. Oleh karena itu, Perludem mendukung adanya kolaborasi lintas sektor agar keamanan siber terjaga lebih baik lagi.

"Selama ini, ada kesalahpahaman bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang utama atau bahkan satu-satunya yang bertanggung jawab atas keamanan siber dalam pemilihan," kata Nurul dalam diskusi daring, Minggu (19/7).

Kolaborasi lintas sektor dalam mengamankan ruang siber kepemiluan telah dilakukan banyak negara. Kebanyakan dari mereka, kata Nurul, melibatkan institusi negara, masyarakat sipil, dan partai politik sebagai gabungan kekuatan.

Sementara itu, terkait pelibatan parpol, Nurul mengaku, merasa relevan lantaran sebagai lembaga, mereka biasanya yang menjadi sasaran atau target besar serangan siber tersebut. 

Maka dari itu, kolaborasi antara lembaga ini sangat diperlukan untuk menyatukan sumber daya dan keahliannya dimiliki oleh masing-masing aktor, untuk membangun pertahanan holistik terhadap serangan siber kepemiluan. "Ada juga kolaborasi yang menyertakan pihak swasta seperti perusahaan penyedia pengamanan siber," tegasnya.

Menurut Nurul, risiko keamanan siber pemilu akan terus ada sehebat apapun teknologi yang dibangun. Setiap sistem yang dipersiapkan, akan menentukan bagaimana dampak serangan tersebut terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan teknologi yang ada.

Nurul berharap, penyelenggara pemilu tidak boleh setengah-setengah dalam memerhatikan pengamanan siber. Pasalnya, setiap tahapan pemilu itu punya pengaruh terhadap tahapan lainnya, dan juga mempengaruhi hasil kredibilitas pemilu nanti.

Sponsored
Berita Lainnya