KSPI akan unjuk rasa di 10 kantor wilayah BPJS Naker dan kejati

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi salah kelola investasi saham dan reksa dana BPJS Ketenagakerjaan (Naker). Rencananya, demonstrasi di 10 kantor wilayah BPJS Naker pada Rabu (17/2). 

Selain itu, aksi juga dilakukan di 10 kantor wilayah kejaksaan tinggi (kejati) pada Kamis (18/2). Di antaranya, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Riau, dan Aceh.

Aksi lapangan dan virtual akan digelar secara bersamaan pada pukul 10.00-12.00 WIB. Namun, aksi lapangan hanya dilakukan puluhan buruh saja. KSPI berjanji mentaati protokol kesehatan mulia rapid tes, hingga 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

"Di depan kantor-kantor wilayah BPJS Naker, mereka semua harus bertanggungjawab terhadap uang buruh. Aski lapangan di tengah pandemi sudah kami lakukan berkali-kali ketika menolak UU Cipta Kerja di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Aksi unjuk rasa di kantor wilayah BPJS Naker dan kejati bertujuan untuk mengawal indikasi dugaan korupsi Rp20 triliun terkait salah kelolah investasi di saham dan reksa dana. KSPI telah mengirim surat kepada Kejaksaan Agung agar menindaklanjuti kasus ini.

"Tembusan ke Pak Presiden lebih detail lagi, besok atau lusa. KSPI akan kirim surat lagi ke Presiden Jokowi untuk bersungguh-sungguh memperhatikan kasus ini," ucapnya.

Sebelumnya, KSPI telah bersurat kepada Presiden Jokowi, Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin, Selasa (9/2). Juga akan bersurat kepada DPR RI besok, Kamis (11/2), untuk menuntut DPR RI segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait dugaan korupsi salah kelolah investasi saham dan reksa dana di BPJS Ketenagakerjaan.