Mahasiswa disarankan terus demonstrasi sampai Jokowi kabulkan tuntutan

Analis politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, meminta agar mahasiswa tidak berhenti berdemonstrasi hingga Presiden Joko Widodo menyetuji tuntutan mereka. Menurut dia, dua kali aksi demonstrasi pekan ini tidak akan cukup membuat tuntutan yang mereka sampaikan dapat terwujud.

"Mahasiswa demo jangan pada tanggal 23-24 saja. Demo terus DPR, kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi Jokowi," katanya.

Demonstrasi, lanjutnya, perlu berkelanjutan hingga pemerintah mendengar kegelisahan rakyat yang disalurkan oleh para mahasiswa.

"Substansi tuntutan sudah dapat, menurut saya. Tapi pesan politik itu tidak bisa selesai hanya dalam sehari atau dua hari. Jangan sibuk cari panggung," ujar Adi dalam diskusi "Demo Mahasiswa: Aksi dan Substansi" di Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (28/9).

Adi berpendapat, justru kalau mahasiswa berhenti melakukan aksi protes, banyak pihak yang akan mencurigai mereka hanya memanfaatkan momentum sesaat.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Saddam Al-Jihad juga mengingatkan agar organisasi-organisasi mahasiswa, terutama dari perguruan tinggi negeri, juga tidak melupakan nasib mahasiswa lain yang ditangkap aparat. 

"Jangan sibuk mencari panggung. Jangan lupa dengan tuntutan massa dan nasib para mahasiswa yang lain," kata Saddam 

Hal yang sama diungkapkan perwakilan Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta, Andi Prayoga. Dia mengakui bahwa banyak presiden mahasiswa yang terlalu sibuk mencari panggung dalam gerakan yang saat ini dilakukan. 

"Harapan saya, mahasiswa tetap berkomitmen untuk kembali bangun konsolidasi dan turun kembali ke jalan dengan tujuan yang sama," kata dia menuturkan. 
 
Menurut Saddam, saat ini para mahasiswa Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap gerakan yang mereka lakukan pada 23-24 September lalu. Dia menekankan, gerakan massa memerlukan kajian pra-aksi dan evaluasi pasca-aksi. 

Dia menilai, gerakan mahasiswa sejauh ini sudah berada pada arah yang baik. "Sesudah ini, tinggal memikirkan bagaimana mengadakan mediasi antara mahasiswa dan DPR. Harus kita jernihkan semua dan tuntaskan aksi sesuai amanah rakyat," ujarnya. 

"Tapi gerakannya harus intelektual, artinya berbicara soal substansi dari tuntutan yang diserukan," katanya menambahkan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dilakukan untuk menolak pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 September 2019 lalu. Penolakan juga digelorakan terhadap sejumlah RUU yang dinilai memuat pasal-pasal bermasalah. 

Pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk menunda pengesahan sejumlah RUU bermasalah. Namun Presiden Jokowi belum membatalkan UU KPK yang telah direvisi, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.