Mahfud MD: Kelompok radikal dan politik identitas ancam keutuhan NKRI

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengajak berbagai elemen masyarakat memikirkan dan berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan kelompok ekstrem yang mengganggu.

"Seiring dengan perjalanan bangsa, tentu saja kita semua menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI, diantaranya ancaman radikalisme, menguatnya politik identitas, berkembangnya ujaran kebencian dan hoax, serta ancaman-ancaman lain yang apabila tidak ditangani akan dapat mengancam keutuhan NKRI,” ujarnya saat acara kelompok diskusi terarah di Jakarta, Selasa (29/9).

Hingga saat ini, klaim dia, Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia telah memberikan bukti konkret persatuan, bahkan bisa merajut kebhinekaan dengan mempersatukan beragam elemen masyarakat. Karenanya, seluruh pemangku kepentingan harus tetap menjaganya agar tetap eksis, apalagi perkembangan situasi politik dan keamanan serta kondisi sosial ekonomi terkini sangat kompleks.

"Tugas menjaga keutuhan bangsa adalah tugas yang berat seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi, apalagi dihadapkan dengan tidak adanya kepastian tindakan hukum oleh aparat keamanan bagi individu atau ormas yang menyebarkan paham-paham eadikalisme," tutur bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud juga meminta berbagai pihak mendukung upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. "Saya yakin melalui semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta saling bersinergi didukung dengan kerja keras, kita semua akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud MD membantah tudingan tengah terjadi islamofobia di Indonesia lantaran membangun moderasi beragama menjadi agenda sejak kemerdekaan. Para pendiri bangsa, seperti Mohammad Hatta, Yamin, Nasir, Agus Salim, hingga Buya Hamka, disebut memperkenalkan Islam moderat yang tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri.

Dirinya juga menepis pendapat yang menyatakan, pemerintah saat ini senantiasa mendiskreditkan Islam. Kilahnya, sudah menyediakan pesantren hingga pelayanan keberangkatan haji.