Mengacu kesaksian Basuki alasan KPK tak periksa Kapolri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum memeriksa Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, usai namanya mencuat menjadi salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana suap terkait impor daging sapi dari bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman. 

Terkait hal tersebut, Ketua KPK, Agus Rahardjo, akhirnya angkat bicara. Untuk membuktikan kebenaran berita yang dilaporkan Indonesia Leaks itu, menurut Agus, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Dalam melakukan hal tersebut, tentunya perlu alat bukti sebagai pendukungnya.

“Susah kita kalau tidak punya alat bukti, tulisan itu perlu diklarifikasi. Oleh karena itu harus ada alat bukti,” kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu(10/10).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Agus menjelaskan, baik Basuki maupun orang dekatnya, Feni, tak mengungkapkan adanya aliran dana pembagian fee ke Tito Karnavian yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

“Jadi, berdasarkan keterangannya tidak ada,” ujarnya.

Terkait adanya penyidik KPK dari unsur kepolisian yang melaklukan penghilangan barang bukti, Agus mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan eksaminasi terhadap kasus tersebut. Alasannya karena sudah lewat dari 1 tahun.

“Itu peristiwanya lebih dari 1 tahun. Pengawas internal sudah memeriksa kamera, memang kamera terekam tapi mengenai adanya penyobekan (penghilangan barang bukti) tidak terlihat di kamera itu, hari ini deputi BPN akan melakukan eksaminasi terhadap itu. Nanti kita lihat,” ujarnya.

Yang pasti, Agus memastikan, mencuatnya kasus ini tak akan merusak hubungan Polri dan KPK seperti halnya pada kasus cicak dan buaya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memandang munculnya nama Tito Karnavian dalam kasus impor daging sapi ada kaitannya dengan kasus yang kini sedang ditangani Polri, yaitu kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet.

“Soalnya, ini Polri terkesan turut terlibat dalam pertarungan, saya kira hal itu juga sebabnya muncul serangan terhadap pimpinan Polri,” ujarnya.

Fahri menyarankan agar Polri tetap berhati-hati dalam menangani setiap kasus yang berkaitan dengan urusan politik. Sebab beresiko memunculkan persepsi masyarakat bahwa Polri tak netral dalam menangani kasus yang melibatkan elite politik.

"Jadi Polri yaa fokus saja, dia jangan mau diseret-seret ke pertarungan politik," kata Fahri.