Mengurai peredaran narkoba dari balik penjara

Ditangkapnya bandar-bandar narkotika tak membuat jera para pelaku. Beberapa kasus peredaran narkotika justru dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hal ini tak dinafikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly. Peredaran dari balik lapas menandaskan, ada tangan-tangan tak terlihat (invisible hand), yang berasal dari aparat di dalam penjara itu sendiri. Berangkat dari situ, ia berjanji akan memberikan hukuman yang tegas bagi aparat yang terlibat dalam jaring peredaran narkoba.

“Ini semua ditindak, itu berjenjang ke atas-atasnya. Bayangkan saja sudah berapa yang sudah kita pecat. Kalau sudah mau mengorbankan dirinya, silakan saja,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (16/4).

Menurutnya cara yang tepat untuk menyudahi keterlibatan aparat adalah dengan mengubah cara pandang. Hal ini dikarenakan narkoba menjadi suatu permasalahan yang tak mudah dituntaskan, karena relatif mengakar. Pun melibatkan intervensi sejumlah orang secara sistematis. Sebanyak 70% narapidana yang ada pun adalah hasil dari kejahatan narkotika.

Untuk mengatasi bandar narkotika, Kemenkumham telah menyediakan tempat khusus yang betul-betul sangat steril sehingga memutus asa para narapidana untuk melakukan transaksi. Yasonna mengaku telah melakukan bimbingan kepada kepala lapas terkait hal itu.

Membuat zona integritas

Imbalan yang diberikan kepada aparat untuk meloloskan narkotika ke dalam tahanan menjadi kunci permasalahan keterlibatan penjaga lapas. Yasonna menganggap kenaikan gaji bagi mereka adalah solusi yang mampu menghindari keterlibatan penjaga tahanan.

“Bayangkan golongan yang pangkatnya 2A saja, yang baru lulusan SMA, gajinya saja sudah 3,9 (juta), tambah uang makan 4,5, sudah kayak swasta itu. Itu 2A, 3A itu 4,5 sarjana, tambah uang makan, kalau lembur tambah lagi, kalau mereka ke mana-mana tambah uang jalan,” ujarnya.

Penerimaan CPNS dalam Kemenkumham memberikan regenerasi 80% pada jajaran kementerian tersebut. Dari regenerasi ini, Yasonna berharap akan semakin meningkatkan integritas di dalam sistem kerja.

Selain itu, ia mengaku telah meminta CPNS untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam Kemenkumham, terutama di lapas. Sampai saat ini sudah dua daerah yang melaporkan adanya pelanggaran.

“Ini sudah terjadi, beberapa tempat sudah melaporkan di tempat kami. Laporannya ada di Jawa Timur dan Aceh,” ujarnya kepada Alinea.

Yasonna menyadari, tak mudah untuk membuat seluruh elemen penjaga lapas bebas dari pungutan. Kemenkumham pun terus melakukan bimbingan, membuat aturan-aturan dan perbaikan sistem yang diberlakukan untuk seluruh jajaran.