Minim rasa takut bikin kepala daerah dekat dengan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupi atau KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di provinsi Jambi dan penerimaan lain. Kasus itu menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus rasuah.

Pakar pencucian uang, Yenti Garnasih menilai fenomena itu sebagai tanda lemahnya mental kepala darah. "Pertama, mereka tidak takut. Kedua, karena mereka coba-coba. Memang mental kepala daerah kita masih banyak yang korup," ujar Yenti saat berbincang dengan Alinea, Sabtu (3/2).

Mantan Pansel KPK itu menduga para kepala daerah mengeluarkan dana kampanye yang besar dan ingin balik modal. Alhasil, mereka cenderung tidak memahami dengan jelas tugas memimpin daerah. Yenti juga menyebut korupsi bisa disebabkan karena kualitas kader dan kader yang tidak siap menjadi pejabat.

"Ketika ingin maju menjadi calon gubernur dan kepala daerah tingkat dua, mestinya mereka betul-betul dibekali ilmu yang cukup, apa yang seharusnya mereka kuasai, ketahui, dan lakukan," terangnya.

Selain itu, ia menyoroti hukuman bagi para pejabat korup yang relatif ringan dan tidak sebanding dengan hukuman bagi pencuri dari kalangan rakyat jelata.

"Ini masalah sosial, harusnya mereka malu terlibat korupsi. Mereka harus punya harga diri, anak, istri, dan orang tuanya harus malu, partai yang mengangkatnya pun juga harus malu," paparnya.

Pendapat senada diungkapkan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Sistem pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, membutuhkan biaya yang besar bagi seseorang yang akan mencalonkan diri.

"Sang calon membutuhkan biaya agar dapat dikenal para pemilih seperti biaya survey, turnamen-turnamen olah raga atau kegiatan-kegiatan massal untuk memperkenalkan diri pada masyarakat tentu saja ini butuh biaya banyak," jelas Fickar.

Termasuk untuk maju melalui kendaraan partai, dianggap membutuhkan biaya yang banyak, apalagi jika menggunakan koalisi parpol.

"Akumulasi dari pengeluaran-pengeluaran itu menyebabkan kepala daerah selalu mencari peluang pengembalian harta yang sudah dikeluarkan. Konsesi-konsesi sumber daya alam biasanya diobral walaupun merusak lingkungan," tandasnya.