Mubalig diminta berhati-hati sampaikan tausiah

Ajaran terorisme diduga kerap terselip ke dalam materi tausiah penceramah di Masjid. Padahal para mubalig dan penceramah sangat diharapkan peranannya dalam menangkal penyebaran paham terorisme.

"Seharusnya para ulama bisa bangkit berkerja sama dengan pemerintah dan Polri dan TNI untuk melawan ini," papar Mantan Kapala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai di Warung Daun, Cikini Jakarta, Sabtu (26/5).

Setidaknya terdapat empat ajaran terorismen yang secara tidak sadar dijadikan bahan tausiah para penceramah. Pertama, ajaran tentang tauhid versi Aman Abdurrahman yang merupakan pimpinan ISIS di Indonesia.

Kedua, pembatalan keIslaman yang sudah beredar di media sosial. Ketiga, ajaran tentang Thogut dan yang terakhir adalah tentang kafir demokrasi.

"Kalau menurut teroris negara kita ini kafir, dan mati syahid dengan bom bunuh diri telah merasuki mereka, jelasnya.

Oleh karenanya, dia menilai perlu sinergitas antara ulama, pemerintah, TNI dan Polri untuk menekan ajaran terorisme yang sedang merebak.

Menyikapi hal tersebut,  Peneliti Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin, menjelaskan, perkerjaan terberat dalam menangkal terorisme, terletak pada kontra radikalisme dari pada deradikalisme.

Pemerintah harus melindungi segenap pihak yang jumlahnya jauh lebih besar. Agar mereka tak terpapar dan terjerumus dalam paham radikalisme. "Menurut saya di sini perkerjaan terberatnya," pungkasnya.

Sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kementerian Agama menghentikan pendataan nama penceramah yang direkomendasikan pemerintah karena dapat berdampak buruk bagi Presiden.

"Kegiatan Presiden Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam tidak akan menambah citra positif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay seperti dilansir Antara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengatakan, para mualim dan mubalig di pesantren dan pusat kegiatan Islam yang dikunjungi Presiden, akan

merasa tersinggung bila kapasitasnya tidak diakui dengan tidak memasukkan nama mereka ke dalam daftar penceramah rekomendasi pemerintah.