Pandemi Covid-19 membuka tabir kesenjangan dunia pendidikan

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi coronavirus baru (Covid-19) ternyata mengungkap kesenjangan pendidikan secara nyata.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menjelaskan, PJJ telah membuka tabir kesenjangan antara anak keluarga kaya dengan anak keluarga miskin.

“Disparitas ini sudah lama terpendam dan dibiarkan negara. Bagi siswa dari keluarga kelas menengah dan kelas atas, komputer, pulsa dan kuota internet jelas bukan masalah. Tetapi, bagi mayoritas siswa dari keluarga kelas bawah, apalagi pelosok, teknologi jelas masih merupakan barang mewah yang sulit dijangkau,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).

Pandemi Covid-19 telah membuka lebarnya kesenjangan adaptasi digital di kalangan siswa. Kebutuhan akan digitalisasi berhadapan dengan kenyataan lebarnya ketidaksetaraan sosial-ekonomi di kalangan keluarga siswa. Kesenjangan sosial-ekonomi berimplikasi pada perbedaan tajam dalam akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi.

KPAI menyatakan keprihatinan atas data bahwa 54% dari 608.000 pelajar di Provinsi Papua tak dapat menerapkan belajar di rumah via daring. Bahkan, lewat siaran TVRI. Kondisi tersebut tercipta lantaran minimnya prasarana jaringan internet, televisi, atau pun radio, hingga banyaknya wilayah yang belum teraliri listrik.

Ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya menghilangkan kesenjangan dalam dunia pendidikan tersebut. Kasus 54% anak-anak Papua tidak bisa melaksanakan PJJ karena berbagai keterbatasan sarana dan prasarana daring. Hal tersebut menggambarkan kesenjangan yang begitu lebar antara sekolah-sekolah di Jawa dan luar Jawa.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bahu membahu menyediakan sarana dan prasarana daring selama kebijakan belajar dari rumah. Hal ini demi menghilangkan atau setidaknya memperpendek kesenjangan terhadap akses digital.

“Negara setidaknya perlu mengeluarkan subsidi internet untuk rumah-rumah selama jam PJJ berlangsung, dan mengupayakan penyediaan komputer jinjing gratis untuk para siswa miskin,” ujar Retno.

Lebih jauh, ia mengimbau pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para guru honorer yang masih bergaji minim. Seharusnya subsidi juga diberikan kepada para guru honorer agar proses PJJ dapat terlaksana dengan baik. Artinya, sangat diperlukan intervensi masif pemerintah.

Sehingga, negara dapat dirasakan kehadirannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. “Perlu diingat, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat seperti saat ini,” ucapnya.