sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Panik Covid-19 dan komunikasi serampangan 'tim' Jokowi

Gaya komunikasi para pejabat di pemerintahan pusat dalam menghadapi Coronavirus dianggap buruk.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Jumat, 06 Mar 2020 06:01 WIB
Panik Covid-19 dan komunikasi serampangan 'tim' Jokowi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Fiqih, 26 tahun, tampak gelisah. Matanya tak pernah lepas dari layar telepon seluler. Instagram, Youtube, Twitter, dan sejumlah portal berita terpampang acak layar ponsel itu. Semua menampilkan informasi terbaru terkait Coronavirus atau yang bernama resmi Covid-19. 

"Ini Corona sebenarnya benar baru dua orang enggak sih yang kena? Takutnya lebih dari itu cuma pemerintah enggak tahu," ujar Fiqih saat berbincang dengan Alinea.id di kediamannya di Semanan, Jakarta Barat, Senin (2/3) petang.

Pagi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan ada dua warga asal Depok yang terjangkit Covid-19. Tak hanya bikin panik warga Depok, pengumuman singkat Jokowi di televisi juga bikin Fiqih dan keluarganya ikut paranoid. 

"Saya mau tahu setiap kabar terbaru soal Corona. Sudah sampai mana? Lalu bagaimana mengatasinya bila ada yang terjangkit? Apa yang harus dilakukan? Sebab, informasi mengenai Corona enggak begitu jelas," ucap pria yang sehari-hari bekerja sebagai montir itu. 

Pengumuman Jokowi memang mengagetkan. Pasalnya, pemerintah sebelumnya terkesan menutup rapat-rapat informasi terkait Covid-19. Dalam sejumlah kesempatan, pejabat pemerintah bahkan cenderung mengerdilkan bahaya Covid-19.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto misalnya, berulang kali menyebut Corvid-19 tak lebih berbahaya daripada flu biasa. Pernyataan itu juga diulang saat Terawan menggelar konferensi pers di Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/3). 

"Padahal, flu, batuk, dan pilek yang biasa terjadi pada kita itu angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada yang ini, Corona. Tapi, kenapa ini bisa hebohnya luar biasa?" ujar Terawan. 

Pada pertengahan Februari, Terawan juga mendiskreditkan penelitian Harvard T.H. Chan School of Public Health yang menyimpulkan sudah ada warga Indonesia yang terjangkit Covid-19 namun tak terdeteksi. 

Sponsored

"Ya, menurut saya, kecurigaan itu mengada-ada. Ya, (peneliti) Harvard suruh ke sini. Saya buka pintunya untuk melihat," ujar Terawan di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. 

Komentar tak relevan soal Coronavirus keluar dari mulut Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Beberapa hari sebelum Jokowi mengumumkan dua pasien Coronavirus pertama di Indonesia, Ma'ruf menyebut Coronavirus tak berani mampir ke Indonesia berkat istiqasah dan doa ulama. 

"Banyak kiai dan ulama yang selalu membaca doa qunut. Saya juga begitu, baca qunut. Makanya, Corona menyingkir dari Indonesia," ujar Ma'ruf saat membuka Kongres Umat Islam Indonesia ke-VII di Bangka Belitung. 

Presiden Joko Widodo bergegas usai menyampaikan keterangan kepada wartawan di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). /Foto Antara

Pola komunikasi pemerintah buruk 

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai wajar jika warga panik saat Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama. Pasalnya, informasi terkait Covid-19 dari pemerintah kerap simpang siur. 

"Ini indikasi komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya itu buruk. Pemerintah tidak transparan soal suspect virus Corona itu kan relatif tinggi," ujar Trubus kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (2/3).

Trubus menilai buruknya komunikasi pemerintah sudah terlihat sejak polemik karantina WNI terduga terjangkit Covid-19 di Kepulauan Natuna. Ketika itu, pemerintah pusat terlihat kurang koordinasi dengan pemda setempat. Alhasil, proses karantina sempat ditolak warga setempat. 

"Masing-masing stakeholder memberi statement yang berbeda-beda. Menurut Lembaga Eijkman, itu ditengarai adanya ego sektoral di setiap stakeholder. Mestinya fokus saja sosialisasi, komunikasi, dan edukasi supaya masyarakat tidak cemas," kata dia. 

Trubus menyarankan agar pemerintah membentuk tim profesional untuk menyampaikan situasi terkait Covid-19. "Supaya tak saling tabrakan informasinya. Sebab, makin banyak tangan akan makin tidak transparan soal kenyataan virus Corona," ucap Trubus. 

 

Pendapat senada juga diutarakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Secara khusus, ia menyoroti gaya komunikasi Menkes Terawan saat menyampaikan informasi-informasi terkait Covid-19. 

"Menteri Kesehatan mestinya bicaranya serius jangan sambil bercanda. Berdoa, memang orang itu berdoa setiap saat. Tapi, kan untuk menenangkan masyarakat tidak cukup hanya berdoa," ujar Agus kepada Alinea.id, Selasa (3/2).

Seperti Ma'ruf, Terawan memang sempat menyebut doa sebagai salah satu alasan Indonesia bebas dari Covid-19. Di penghujung iklan layanan masyarakat yang tayang di televisi, Kemenkes juga mengimbau agar warga banyak berdoa. 

Sebagai pejabat pemerintah, menurut Agus, Terawan mestinya lebih berbicara menengai teknis dalam penanganan Covid-19. Dengan begitu, masyarakat lebih siap menghadapi ancaman virus asal Wuhan, China, tersebut. 

"Ya, harusnya diberi tahu. Mana saja rumah sakit yang bisa menangani kasus corona. Apa yang dilakukan bila mendapati temuan tersebut. Bukan malah aneh-aneh. Sebab, ini sudah menjadi krisis dunia," kata dia. 

Petugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3). /Foto Antara

Pemda ikut-ikutan bising 

Simpang siur mengenai informasi terkait Covid-19 juga terjadi di level pemerintah daerah. Berbarengan dengan pengumuman Jokowi, pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman sempat mengembuskan isu salah satu warganya diduga meninggal karena terkena Covid-19. 

Belakangan, informasi itu dibantah pemerintah pusat. Pasalnya, warga Cianjur yang meninggal terbukti negatif Covid-19. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyentil pernyataan Herman yang bikin gaduh di ruang publik. 

"Pemerintah jangan terlalu mendramatisir persoalan, terutama pemerintah-pemerintah daerah itu. Ada sesuatu yang belum jelas, tapi sudah konferensi pers soal Corona," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Rabu (5/3).  

Di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyebut pemprov tengah memantau 115 orang dan mengawasi 32 pasien dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Pernyataan itu diungkapkan Anies sehari sebelum Jokowi mengumumkan keberadaan dua pasien Covid-19 pertama asal Depok. 

Menurut anggota Komisi IX DPR dari fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, ucapan Anies sempat membuat panik warga DKI Jakarta. "Ternyata masyarakat salah tafsir. Jangan-jangan yang dipantau ini sudah hampir dikatakan positif. Tapi, lalu dibantah Dirjen P2P tidak mengatakan seperti itu," ujarnya kepada Alinea.id, Senin (2/2) lalu. 

Agar satu suara, Saleh menyarankan pemerintah pusat membentuk tim komunikasi profesional untuk menyampaikan beragam informasi terbaru terkait Covid-19. "Apa pun yang keluar dari pemerintah itu melalui satu pintu. Jadi, tidak ada multitafsir," imbuh dia. 

Kritik tak kalah pedas datang dari anggota Komisi IX dari fraksi NasDem Okky Asokawati. Secara khusus, Oky meminta agar Menkes Terawan mengubah gaya komunikasinya saat menyampaikan informasi mengenai Covid-19. 

"Sikap penyangkalan atas keberadaan virus Corona di Indonesia dan disusul pernyataan yang terkesan menyepelekan virus Corona itu kurang tepat di tengah situasi saat ini," ujar Okky. 

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berkunjung ke rumah sakit Mitra Keluarga, Depok, Jawa Barat, Senin (2/3). /Foto Antara

Informasi soal Covid-9 hak publik 

Pakar komunikasi dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengatakan pemerintah wajib untuk memberikan informasi akurat dan memadai bagi publik terkait Covid-19. 

Sesuai bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), wabah penyakit tergolong informasi publik yang wajib diumumkan segera. 

"Bahkan urgent untuk diselenggarakan information center. Ini dilakukan guna menghindari publik dari informasi yang tidak akurat," ujarnya kepada Alinea.id, Senin (2/2).

Menurut dia, Kemenkes saat ini masih terlihat tidak profesional dalam mengomunikasikan dan mengedukasi publik terkait Covid-19. Sebagai salah satu indikasi, ia mencontohkan minimnya informasi terkait persebaran dan pencegahan Covid-19 di situs resmi Kemenkes. 

"Dalam luberan informasi seperti ini diperlukan informasi yang akurat dan terpercaya. Harus diterbitkan oleh lembaga yang punya otoritas," jelas Suko. 

Infografik Alinea.id/Firgie Saputra

Kebutuhan akan informasi komprehensif mengenai Covid-19 terasa mendesak setelah kepanikan menjalar. Itu setidaknya terlihat dari aktivitas memborong sejumlah barang secara besar-besaran yang dilakukan masyarakat di enam kota besar di Indonesia tak lama setelah kasus pertama Covid-19 diumumkan.

Meski sedikit terlambat, Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto sebagai juru bicara penanganan Covid-19. Pusat krisis pun dibentuk dengan Jokowi sebagai pemegang komando tertinggi.

Kepada Alinea.id, pelaksana tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan Yurianto dipilih jadi juru bicara karena punya pengalaman panjang berbicara di ruang publik mengenai isu-isu kesehatan. 

Di sisi lain, ia membantah Yurianto ditunjuk karena latar belakangnya sebagai dokter militer. "Enggak ada alasan itu dibicarakan terkait latar belakang. Ada kebutuhan saja juru bicara dan mencari orang yang dinilai tepat," kata dia. 

Berita Lainnya