Ganjar minta paslon pelanggar protokol kesehatan didiskualifikasi

Pemerintah pusat memutuskan tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu berani menindak tegas pasangan calon (paslon) kepala daerah yang melanggar penerapan protokol kesehatan.

"KPU dan Bawaslu, harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (22/9).

Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, menurut politikus PDIP itu, mungkin pembatalan paslon juga menarik untuk dipertimbangkan sehingga benar-benar serius. "Kan hukuman itu harus ada efek jeranya," tegas Ganjar.

Menurut Ganjar, dengan adanya keputusan Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19, ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan, pemerintah daerah (pemda), KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri harus menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, semuanya harus siap. Ini enggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," ujarnya.

Ganjar juga meminta, semua tahapan pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat, dan tahapan lainnya guna mengantisipasi terjadinya kerumunan orang.

Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dengan melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.

Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, lanjut Ganjar, sudah tidak masuk akal dilakukan saat pandemi Covid-19, baik itu konser musik, hiburan, maupun pertemuan massal.

"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya, ingin ketemu calon tertentu, mengobrol, maka ikuti channel ini, kan menarik," jelasnya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi Covid-19 menjadi perdebatan publik setelah sejumlah pihak meminta pelaksanaan ditunda. Sebab, dinilai membahayakan dalam kondisi darurat coronavirus, sedangkan pihak lain ada yang meminta pilkada tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat.

Sebenarnya, lanjut Ganjar, ada banyak skenario yang dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. "Kalau umpama tetap lanjut, pelaksanaannya harus ketat dan tidak boleh abai," katanya.

Ganjar melanjutkan, "Namun, jika ditunda, permasalahan itu akan selesai. Atau bisa juga selektif, di daerah zona merah tidak boleh, di zona hijau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak boleh ada pertemuan dan virtual. Kalau tidak, ya, sama saja."