Pelaporan Anies ke Polda Metro dianggap sebagai hal biasa

Penataan kawasan Tanah Abang berbuntut panjang. Setelah DPRD DKI Jakarta mewacanakan pengajuan hak interpelasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menutup Jalan Jati Baru Raya untuk mengakomodir PKL.

Laporan tersebut disampaikan Jack Boyd Lapian selaku Sekjen Cyber Indonesia dengan nomor register TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018, Selasa 21 Februari 2018.

Perkara yang dilaporkan adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam laporan itu, Anies berstatus sebagai terlapor atas pelanggaran Pasal 12 UU RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Anies pun enggan berkomentar terkait pelaporan atas dirinya. "Tidak ada tanggapan. Cukup," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/3).

Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menganggap wajar pelaporan Cyber Indonesia. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan sejatinya PDIP telah mengingatkan sejak lama agar Anies membatalkan kebijakan penataan Tanah Abang.

"Jika kemudian warga yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum, saya kira itu langkah positif," ungkapnya kepada Alinea.

Masing-masing aturan tersebut yakni Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Perda DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban dan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Lalu Lintas.

Sementara Partai Gerindra sebagai pengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI, justru menyikapi pelaporan tersebut sebagai persoalan biasa. Bahkan, politikus Gerindra Mohamad Taufik menyindir pelaporan terhadap mantan Mendikbud itu lantaran publik belum move on dari kontestasi Pilgub DKI.

"Biasa saja. Jadi Gubernur itu pasti banyak yang ngelaporin. Apalagi banyak yang belum move on," tandas Taufik.