sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah berencana pulangkan korban PHK Jabodetabek saat lebaran

Yandri Susanto: Sebelum dipulangkan harus dilakukan 'swab test'.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 14 Apr 2020 09:59 WIB
Pemerintah berencana pulangkan korban PHK Jabodetabek saat lebaran

Sektor ketenagakerjaan sangat terpukul akibat Covid-19. Pemerintah, berencana memulangkan warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi korban PHK, ke kampung halamannya saat lebaran.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengaku, mendapatkan informasi langsung dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangan Cocid-19, Doni Monardo, saat dirinya melakukan kunjungan ke BNPB.

"Rencana pemerintah memulangkan warga Jabodetabek, yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19, pelaksanaanya bersamaan dengan lebaran idul fitri. Sebagaimana disampaikan Kepala Gugus Tugas Penangan Covid-19, waktu pertemuan di kantor BNPB," kata Yandri kepada wartawan, Senin (13/4) malam.

Berkaitan dengan itu, Yandri meminta, pemerintah agar tetap mengedepankan kewaspadaan penyebaran yang akan terjadi. Karena itu, masyarakat yang meninggalkan Jabodetabek wajib dipastikan bebas dari coronavirus.

Yandri menganjurkan, pemerintah perlu terlebih dahulu mendata dengan saksama dan melakukan swab test bagi masyarakat Jabodetabek yang akan dipulangkan. Setelah hasil keluar, politikus PAN itu meminta, pemerintah untuk membekali warga tersebut dengan surat keterangan bebas Covid-19.

"Pendataan bisa melalui RT/RW. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan fasilitas swab, ini semua untuk mencegah penyebaran Covid-19," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mencatat 1,6 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Hal tersebut, akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-16 di Tanah Air.

Dikatakan Doni, PHK dan kebijakan merumahkan pekerja sendiri dilakukan, rata-rata lantaran bisnis sebagian perusahaan makin tertekan. "Dari beberapa laporan para menteri ada 1,6 juta warga yang di-PHK dan dirumahkan," kata Doni.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid