Pemerintah diminta waspadai masuknya varian virus Lamda 

Pemerintah diminta segera mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 jenis Lamda yang telah menyebar di 29 negara. Virus itu kini telah menyebar di wilayah Amerika Latin. 

Anggora Komisi I DPR Sukamta mengatakan, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk dari luar negeri ke Indonesia.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia," kata Sukamta kepada Alinea.id, Rabu (30/6).

Sukamta menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama lima hari. Padahal, rekomendasi World Health Organization (WHO) sepanjang 14 hari.

"Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lamda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Di sisi lain, Sukamta mengungkapkan, kebijakan PPKM darurat sudah seharusnya mengatur hal tersebut. Dia menyebut, masyarakat kerap menyoroti masuknya tenaga kerja asing (TKA) dari China, termasuk WNA India.

"Semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid," bebernya.

Oleh sebab itu, lanjut Sukamta, dalam rangka kebijakan PPKM darurat, pemerintah juga perlu lebih mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan.

Sukamta meminta, pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat. Kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

"Pak Presiden (Joko Widodo) bilang supaya masyarakat tinggal di rumah. Di sisi lain, Pak Wapres (Ma'ruf Amin) ajak masyarakat berwisata. Yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah," pungkasnya.