Pemerintah dinilai responsif mencegah gelombang ketiga Covid-19

Pemerintah dinilai sudah responsif mencegah gelombang ketiga Covid-19. Beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, mengakselerasi vaksinasi, dan meningkatkan layanan kesehatan.

"Sudah cukup responsif," kata ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan kepada wartawan, Minggu (26/9).

Menurut Iwan, potensi gelombang ketiga jika mobilitas yang tinggi saat liburan tidak diikuti dengan protokol kesehatan (prokes), 3T dan cakupan vaksinasi yang luas. "Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya," ujar dia.

Iwan menilai, harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun. Sebab, saat ini dia melihat, kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prokes masih kurang.

"Pembatasan pergerakan antar provinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan PeduliLindungi." Menurut Iwan, mengenai kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 di akhir tahun. 

Sedangkan, anggota Komisi IX DPR, Nurhadi menilai, kondisi pandemi di dalam negeri sudah membaik dibanding dua bulan. "Artinya, kebijakan pemerintah sudah cukup berjalan efektif dan kasus Covid-19 bisa ditekan," kata Nurhadi.

Dia mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam hal penegakan aturan, disiplin prokes, dan langkah-langkah kuratif. 

Menurut dia, setiap moment peningkatan kasus menjadi pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada. "Oleh karenanya, kita semua, baik pemerintah dan masyarakat jangan sampai lengah untuk tetap disiplin mematuhi prokes. Kita semua tetap ikhtiar agar segera terbebas dari pandemi," katanya.

Nurhadi mendukung, percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas utama agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. 'Selain tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan," uja dia.