Pemerintah pastikan pemangkasan eselon tak turunkan pangkat ASN

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pemangkasan eselon tak akan mengurangi jumlah pegawai dan menurunkan pangkat aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diambil untuk memperpendek pengambilan keputusan dalam birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit.

"Idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, ruang kenaikan pangkat jadi berkurang, apalagi pengurangan penghasilan. Sama sekali tidak berkaitan dengan itu," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Karena itu, dia berharap aparatur negara tak mengkhawatirkan kebijakan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato awal masa jabatannya, usai dilantik di Gedung DPR RI, Senayan, pada 20 Oktober 2019 lalu. Kebijakan ini, kata Pratikno, akan membuka peluang lebar bagi para ASN untuk menempati jabatan fungsional.

Menurutnya, perampingan eselon yang menjadi bagian dalam upaya reformasi birokrasi ini, dilakukan guna mempercepat gerak pemerintah dalam pengambilan keputusan. 

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak seringkali menjadikan instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang. Optimalisasi terhadap hal tersebut, merupakan tujuan utama dari ide perampingan eselon.

"Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek," kata Pratikno.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Eko Prasojo mengingatkan agar pemangkasan eselon dilakukan secara kolektif. Kementerian dan pemerintah daerah harus menginventarisasi jabatan-jabatan yang akan dipangkas.

Pemangkasan eselon juga harus dilakukan secara bertahap, sesuai tahapan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah juga harus melihat kemampuan dan kekuatan untuk melakukan pemangkasan eselon tersebut.

"Itu kata kunci pentingnya, agar reformasi tidak dilakukan secara drastis dan radikal," kata dia.

Mantan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menjelaskan, reformasi harus dilakukan seperti memperbaiki pesawat yang sedang terbang. Perbaikan harus dilakukan terhadap mesin pesawat tanpa menyebabkan pesawat jatuh atau oleng.

"Reformasi di bidang birokrasi ini harus dilakukan secara hati-hati," ujar dia. (Ant)