Pemerintah tanggung biaya perawatan efek samping vaksinasi Covid-19

Pemerintah akan menanggung biaya yang timbul akibat efek samping vaksinasi Covid-19. Hal ini mungkin terjadi mengingat "penawar" tersebut merupakan produk biologis.

"Semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah (pemda) atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017),” ucap Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI), Hindra Irawan Satari, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1).

Dirinya melanjutkan, pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi serta pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.

Menurut Hindra, ada beberapa reaksi alamiah yang mungkin muncul setelah imunisasi. "Seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah suntikan."

Dia memastikan kandungan vaksin Covid-19 yang dipilih dan dipergunakan pemerintah tidak berbahaya. Alasannya, keamanannya dipantau sejak uji praklinik. "Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain," jelasnya.

Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmidzi, menambahkan, pemerintah takkan melakukan vaksinasi sebelum izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Yang menyatakan vaksin Covid-19 aman dan berkhasiat," ujarnya.

Pemerintah dijadwalkan memulai program vaksinasi Covid-19 secara bertahap selama 15 tahun ke depan per 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi orang pertama yang disuntik, sebagai tanda dimulainya kegiatan.

Meski demikian, BPOM hingga kini belum juga menerbitkan EUA untuk CoronaVac, vaksin produksi Sinovac Biotech Ltd sekaligus "penawar" satu-satunya telah diamankan pemerintah. Tim riset uji klinis vaksin Covid-19 Unpad justru dijadwalkan melaporkan hasil imunisasi kepada PT Bio Farma (Persero), hari ini.

Laporan itu kelak diteruskan ke BPOM guna penerbitan EUA. Dokumen tersebut berisi hasil uji klinis vaksin yang melibatkan melibatkan 1.620 relawan.

BPOM lalu melakukan kajian dengan membandingkan dengan laporan serupa dari Brasil dan Turki, dua negara lain yang juga mengadakan uji coba fase akhir CoronaVac.

Pada Desember 2020, Turki mengumumkan, kemanjuran CoronaVac sebesar 90%. Adapun Brasil menyebut, efikasi produk perusahaan biofarmasi asal China itu hanya 78%, di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).