Pemprov DKI: Mafia karantina bukan pensiunan Disparekraf

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan oknum kasus mafia karantina kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, bukan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) ataupun pegawai penyedia jasa perorangan lainnya (PJLP) dari perangkat daerahnya. Ini berdasarkan hasil penelusuran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).

"Dapat dipastikan dua oknum tersebut bukan ASN maupun pensiunan ASN. Dua oknum tersebut juga tidak pernah tercatat sebagai pegawai PJLP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta," ucap Kepala Disparekraf Jakarta, Gumilar Ekalaya, Kamis (29/4).

Dia mengakui, Disparekraf Jakarta memiliki stan Tourist Information Center (TIC) di Terminal Kedatangan 2D Bandara Soekarno-Hatta. Pun menugaskan pegawai PJLP dengan tugas memberikan informasi kepada wisatawan lokal ataupun mancanegara tentang pariwisata di Ibu Kota.

Meski demikian, Gumilar menerangkan, ruang kerja pegawai PJLP di stan TIC berlokasi di area umum bandara. Pun tidak memiliki akses khusus di area terbatas Bandara Soekarno-Hatta. 

"Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta selalu berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, kami menyatakan sangat mendukung upaya pihak kepolisian untuk menindak tegas para pelanggar hukum," tuturnya.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelumnya meminta penegak hukum mengusut oknum petugas Bandara Soekarno-Hatta yang menerima uang sogokan WNI dari warga negara India agar lolos dari prosedur karantina. Mereka diharapkan diganjar sanksi sesuai perundang-undangan berlaku.

“Satgas tidak bisa mentolerir kemunculan oknum yang memanfaatkan keadaan dengan melakukan penyalahgunaan. Jangan pernah berani bermain dengan nyawa karena satu nyawa sangat berarti dan tak ternilai harganya,” ujarnya telekonferensi, beberapa waktu lalu.