Peneliti LIPI sarankan menunda pelaksanaan pemilu di Papua

Melihat kondisi Pupua yang tengah bergejolak, dan sudah mendekati pemilu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang juga fasilitator masyarakat di Papua Hermawan Sulistyo menyarankan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda waktu pemilihan umum di Papua, setidaknya sampai kondisi di Papua benar-benar kondusif.

"Kalau kita lihat di sana kerawanannya sangat tinggi, rawan memicu konflik terbuka," paparnya di Diraja Hotel, Tendean, Jakarta, Selasa(11/12).

Setidaknya perlu satu sampai dua tahun untuk menenangkan kondisi masyarakat Papua sampai benar-benar dikatakan siap menyelenggarakan pemilu.

Hermawan mengatakan, penundaan tersebut tidak akan mengganggu proses pemilihan umum, sebab populasi di Papua tak begitu banyak seperti di daerah lainnya.

"Saya rasa tak ada masalah karena penduduk Papua tidak banyak, tidak signifikan, kalau yang ditunda Pilpres di Jabar atau Jatim baru terganggu,"jelasnya.

Hermawan menyarankan kepada pemerintah untuk tidak memandang Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai gerakan sparatis. Hal itu dapat memicu respons dunia terdapat gerakan Operasi Pupua Merdeka.

"KKB itu sedang berusaha memberi kesan bahwa ini adalah masalah perjuangan pembebasan terhadap penjajahan, sehingga seluruh fakta akan di dorong ke sana," paparnya.

Oleh sebabnya ada baiknya perkara ini dipandang dari segi hukum. Mengedepankan pihak Kepolisian ketimbang TNI.

"Kalau militer itu dapat dengan mudah menarik perhatian dunia internasional. Bisa jadi dianggap masalah penentuan nasib suatu negara dan nanti akan di dorong ke PBB, seperti kasus Timor Timur. Makanya ada baiknya polisi yang bergerak di depan jangan militer," pungkasnya.

Konflik di Papua, ada baiknya pemerintah melakukan soft approch terhadap masyarakat Papua, seperti memberikan akses pendidikan dan pendampingan ekonomi terhadap masyarakat Papua.

"Intinya supaya interaksi Polisi dan masyarakat itu meningkat, kesejahteraan dan taraf hidup meningkat, salah satunya adalah memberikan pendampingan terhadap pertanian dan perkebunan," paparnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, telah memetakan Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Sehingga, masih ada waktu untuk menekan kerawanan yang terjadi di setiap daerah, termasuk Papua. 

"Kami harapkan nanti menjelang hari H Pemilu, kerawanan tersebut sudah netral," katanya dalam Rakornas Bawaslu di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12). 

Wiranto yakin kerawanan tersebut dapat antisipasi dan eliminasi, termasuk Papua. 

Selain itu, terkait penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, dia mengaku hal itu bisa juga dijadikan indeks kerawanan baru. "Kejadian di Papua itu bisa menjadi indeks kerawanan baru. Nanti, kami tekan lagi," tegasnya. 

Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan terus bersinergi dan bekerja keras agar penyelenggaraan pemilu pada 2019 berlangsung sukses.