Sudah 19 tahun, pengangguran dan kemiskinan masih membayangi Banten

Provinsi Banten sudah menginjak usia ke-19. Di usia tersebut, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dan solusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi kedua se-Indonesia, yakni sebesar 7,58% atau 465.800 orang. Padahal angka rata-rata nasional hanya sebesar 5,34%.

Menurut tingkat pedidikan, lulusan SMK paling mendominasi TPT di Indonesia. TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan universitas sebesar 5,89%, lulusan SMP sebesar 4,80%, dan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43%.

Angka kemiskinan di Provinsi Banten pada triwulan I-2019 sebesar 5,25%, sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,66%. Dengan capaian angka kemiskinan sebesar itu, menempatkan posisi Provinsi Banten pada urutan ke-5 tertinggi se-Indonesia.

"Angka pengangguran menurun dari 8,52% namun pengangguran terbuka masih cukup besar, yakni 7,58% jauh dari angka nasional sebesar 5,34%," kata tokoh masyarakat Banten Syibli Sarjaya saat pidato di sidang Paripurna Istimewa HUT Ke-19 Banten di Aula DPRD Banten, Jumat (4/10).

Hal itu pun diakui Gubernur Banten Wahidin Halim, menurutnya keberhasilan pemprov membangun dunia pendidikan, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia, belum berbanding lurus dengan angka pengangguran di Banten. 

"Ini paradoks dengan angka pengangguran yang masih tinggi karena menurut BPS yang kerja dibawah 5 jam itu menganggur," kata Wahidin.

Oleh karenanya, dalam rangka untuk menekan angka pengangguran tersebut dirinya telah memerintahkan industri di Banten untuk meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing dan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal.

"Saya minta tenaga asing tidak menyerbu Banten. Ini saya sudah sampaikan ke pelaku industri di Banten," katanya.

Kendati begitu, Wahidin Halim mengatakan pada usianya yang ke-19 tahun, pembangunan Provinsi Banten di sektor perekonomian meningkat dan Banten memperoleh penghargaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar ketiga se-Indonesia dan tingkat otonomi daerah yang besar.

"Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di era ini. Pendapatan kita Rp7,6 triliun. Pendapatan terbesar ketiga se-Indonesia," kata Halim.

Otonomi daerah berjalan dengan baik, minimal pendapatan daerah di atas 40%. Sementara Banten sudah di atas 60%. Berarti Provinsi Banten mendapat capaian tingkat tinggi dalam otonomi daerah. "Banten sudah memasuki usia 19 Tahun. Banten menapaki upaya-upaya dan berbuat yang terbaik untuk Banten," kata dia.

Provinsi Banten memiliki modal sejarah, letak geografis, bonus demografis, dan pusat teknologi dan inovasi cukup untuk sejahtera terlebih ditopang 13 proyek strategis nasional seperti kereta api ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Stasiun Soedirman, Jalan Tol Serang Panimbang, Waduk Karian, dan Waduk Sindangheula senilai Rp 652,35 triliun yang telah selesai dan proses penyelesaian. (Ant)