sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Peringatan May Day, buruh gelar aksi di kantor KPU

Pemilu 2024 menjadi momentum penting bagi hadirnya anggota dewan dan pemimpin yang berpihak pada kelas pekerja.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Senin, 25 Apr 2022 15:50 WIB
Peringatan May Day, buruh gelar aksi di kantor KPU

Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh akan menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada peringatan hari buruh sedunia atau May Day, 1 Mei 2022. Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal mengklaim massa yang hadir diperkirakan sebanyak 300 ribu sampai 500 ribu orang.

Said Iqbal menyebut, pihaknya menjadikan kantor KPU sebagai lokasi demonstrasi lantaran 2024 merupakan tahun penting yakni diadakan pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif dan eksekutif (pilpres dan pilkada). Menurut dia, Pemilu 2024 menjadi momentum penting bagi hadirnya anggota dewan dan pemimpin yang berpihak pada kelas pekerja.

"Karena pemilihan umum tersebut akan berimplikasi kepada kebijakan-kebijakan masa depan terhadap kelas pekerja tersebut. Oleh karena itu, Partai Buruh dan organisasi buruh memilih tahun 2022 melaksanakan perayaan May Day adalah aksi di KPU," katanya dalam konferensi pers daring, Senin (25/4).

Menurutnya, serikat buruh yang hadir pada peringatan May Day tahun ini ialah KSPI, KSPSI, KPBI, KSBSI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi buruh migran dan perempuan. Dalam aksi, mereka membawa tiga tuntutan yakni meminta KPU untuk menggelar pemilu yang jujur dan adil (jurdil), menolak tolak politik uang, dan meminta KPU menetapkan pemilu legislatif dan eksekutif pada 14 Februari 2024. 

Sponsored

"Kenapa perlu disuarakan oleh kaum buruh pada saat May Day? Karena kalau pemilunya curang, politik uangnya masif, kemudian tidak berlaku jujur dan adil, azas terbuka tidak dilakukan oleh KPU, maka yang terpilih nanti, baik DPR maupun presiden, bupati wali kota, dan gubernur akan juga orang-orang yang curang. Tidak ada keberpihakan kepada rakyat kalau orientasinya kepada politik uang dan tidak jurdil," ungkap Said Iqbal.

Selanjutnya, sambung Iqbal, usai aksi di depan kantor KPU, massa bergerak menuju Bundaran HI untuk menggelar dua aksi teatrikal, yakni menurunkan harga-harga bahan pokok dan menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Berita Lainnya
×
tekid