close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan salah satu keluarga dari Petugas Pemilu yang meninggal dalam tugasnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/4)./AntaraFoto
icon caption
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan salah satu keluarga dari Petugas Pemilu yang meninggal dalam tugasnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/4)./AntaraFoto
Nasional
Jumat, 26 April 2019 20:17

Petugas penyelenggara pemilu yang meninggal di Jatim bertambah

Awalnya petugas pemilu yang meninggal di Jawa Timur hingga Jumat siang hanya 51 orang dan dua anggota polisi yang berjaga.
swipe

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat, 58 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia di Jawa Timur, mereka terdiri dari KPPS, PPK maupun polisi.

"Kami sudah minta ke Biro Kesos (Kesejahteraan Sosial) takziah ke dua keluarga ahli waris dari anggota kepolisian," ungkap Gubernur Khofifah Indar Parawansa, seusai memberi santunan kepada keluarga petugas pemilu yang meninggal dunia, di Grahadi, Jumat (26/4). 

Awalnya petugas pemilu yang meninggal di Jawa Timur hingga Jumat siang hanya 51 orang dan dua anggota polisi yang berjaga. Namun jumlahnya bertambah lima lagi pada sore harinya. 

Ahli waris dapat santunan masing-masing Rp15 juta dari Pemprov Jatim. Sementara yang dirawat di rumah sakit sudah dikoordinasikan dengan kabupaten/kota yang terkait agar menjamin biaya perawatannya. 

"Sudah koordinasi dengan rumah sakit daerah, harus mendapatkan layanan kesehatan. Maka harus dipastikan biaya di cover oleh daerah-daerah masing-masing," tegasnya.

Jika memang harus dirujuk pada rumah sakit tipe A (RS dr Soetomo) karena ketersediaan dokter spesialis dan alat tertentu, maka Pemprov Jatim menjamin layanan akan di cover semuanya.

Khofifah juga sudah berkoordinasi dengan petugas rumah sakit memperioritaskan pelayanan kepada petugas pemilu. 

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga menyatakan akan memberikan santunan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan saat menjalankan tugas pemungutan suara Pemilu 2019.

"Santunan akan kami berikan 225 orang petugas KPPS yang gugur, melalui KPU sebagai penyelenggara pemilu," kata Juru Bicara TKN, Tubagus Hasan Syadzily di "War Room" TKN, Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat.

Anggota TKN sudah melakukan komunikasi dengan Ketua TKN Erick Thohir yang saat ini sedang berada di luar kota. "Kami menunggu Pak Erick kembali ke Jakarta dalam waktu satu atau dua hari ke depan," kata Ace.

Setelah Erick Thohir kembali ke Jakarta, TKN akan mematangkan pembicaraan untuk pemberian santunan kepada para petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan. Berdasarkan data KPU hingga Kamis (25/4), petugas KPPS yang meninggal dunia ada sebanyak 225 orang, serta 1.470 lainnya sakit.

"Saya sudah  mengajukan usulan dana santunan sebesar Rp2 juta per orang, tapi nanti akan dimatangkan lagi setelah Pak Erick ada di Jakarta," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menambahkan, dana santunan nantinya akan dikumpulkan dari anggota TKN Jokowi-Ma'ruf dan kemudian diserahkan oleh perwakilan TKN ke KPU.

Kemudian, kepada para saksi yang meninggal dunia karena kelelahan, menurut Ace, TKN akan memberikan santunan khusus kepada istri dan anak-anak korban yang ditinggalkan.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, sudah berbincang-bincang dengan beberapa anggota DPR RI di TKN perihal usulan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak ini, terutama pada aspek penyelenggaraannya.

Menurut Ace, dari hasil bincang-bincang tersebut, ada beberapa catatan. Pertama, dari aspek penyelenggaranya, perlu ada pembatasan jam kerja, misalnya sampai delapan jam kerja kemudian istirahat, sehingga tidak terjadi kelelahan.

Kedua, TKN akan mendorong melalui wakil-wakilnya di DPR, agar para pejuang demokrasi di TPS-TPS itu mendapatkan jaminan asuransi, baik kesehatan maupun jiwa. "Ini menjadi rekomendasi penting," katanya.

Selain itu, substansi pemilu serentak, yakni penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden juga harus dikaji dan diusulkan agar dipisahkan kembali. "Ini perlu ada kajian mendalam, agar penyelenggaraan pemilu betul-betul terselenggara dengan baik," katanya. (Ant)

img
Adi Suprayitno
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan