logo alinea.id logo alinea.id

Pindah ibu kota, jalan pintas dan nasib aset triliunan di Jakarta

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai sebagai jalan pintas pemerataan ekonomi ala Jokowi.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Sabtu, 24 Agst 2019 19:18 WIB
Pindah ibu kota, jalan pintas dan nasib aset triliunan di Jakarta

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai sebagai jalan pintas pemerataan ekonomi ala Jokowi.

Founder Bhineka Insitute Arya Sinulingga menilai pemindahan ibu kota akan mendorong perpindahan penduduk, sehingga hal itu akan menstimulus perekonomian. 

"Pemerataan paling cepat melalui pemindahan ibu kota. Saya yakin, pemerintah melakukannya dengan speed kencang bukan main," kata Arya dalam diskusi Polemik Gundah Ibu Kota Pindah, di Jakarta Pusat, Sabtu (24/8). 

Lagi pula, lanjut Arya, pembangunan infrastruktur bisa sia-sia jika tidak ada penduduknya. Sebab saat ini, mayoritas penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. 

Sementara itu, Pulau Jawa tidak mencapai 7% dari total luas wilayah Indonesia. Sedangkan, lebih dari 50% penduduk Indonesia  berada di Jawa. 

"Tidak ada gunanya kekayaan infrastruktur kalau tidak ada orangnya," ujarnya.

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dianggap dapat mendorong pemanfaatan infrastruktur. Pemanfaatan tersebut akan memacu perekonomian di wilayah setempat.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menambahkan, pemindahan ibu kota dapat mendorong ubranisasi sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Rully pemindahan ibu kota dinilai tepat untuk pemerataan ekonomi. 

Sponsored

"Ini wajar, pasalnya wilayah ibu kota baru nanti jadi makmur, (karena) ada urbanisasi," ujarnya.

Untuk diketahui, penduduk Indoonesia masih dominan di Jawa. Hal ini membuat Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II-2019, Pulau Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, masing-masing mencapai 59,11% dan 21,31%.

Kontribusi Pulau Kalimantan hanya mencapai 8,01% terhadap perekonomian nasional. Kemudian, Sulawesi berkontribusi 6,34%, Bali dan Nusa Tenggara 3,06%, serta Maluku dan Papua 2,17%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat siang. Ibu kota negara kita akan pindah. Letaknya di Pulau Kalimantan. Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Segala aspek dalam proses pemindahan itu -- skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota -- sedang dikaji secara mendalam dan detail, sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita. Pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk kita antisipasi hambatannya. Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita adaptasi. Dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, posisi saya bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on

Kalimantan Timur

Sementara itu, meski dibantah oleh Presiden Jokowi, sejumlah pihak justru menilai Kalimantan Timur adalah lokasi yang tepat untuk dijadikan ibu kota baru pengganti Jakarta.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemindahan ibu kota harus dilakukan di luar pulau Jawa agar tercipta pemerataan ekonomi yang dicita-citakan. 

Hingga saat ini, Pulau Jawa masih berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai sekitar 58%.

"Kita tidak bisa terus menerus menggantungkan ke satu pulau ini, makanya tidak bisa pindah ke pulau reklamasi dan Jonggol, kita pindah ke suatu tempat," kata Robert pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, sambungnya, jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, keputusan itu dinilai tepat. 

Secara ekologis, lanjut Robert, Kalimantan Timur bukan daerah yang rawan akan bencana. Sedangkan, secara sosiologis, banyak ekspatriat yang tinggal di Kaltim.

Dia juga mengungkapkan, banyak penduduk transmigran dari berbagai daerah yang kini tinggal di Bumi Mulawarman tersebut. 

"Sebagai ibu kota baru, Kalimantan Timur tepat. Juga karena Kaltim dekat dengan Sulawesi, yang bisa dijadikan hub ekonomi nasional," tutur Robert. 

Arya Sinulingga juga menyepakati apa yang disampaikan Robert. Ibu kota yang baru nantinya, harus bisa ditempuh melalui laut, darat, dan udara. 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dinilai Arya jauh dari kawasan pesisir. Menurut dia, hanya Kalimantan Timur yang dekat dengan kawasan laut. 

"Pesisir itu penting karena berkenaan dengan pemindahan logistik dan keamanan. Itu juga bisa dijadikan sebagai pertahanan juga," tutur Arya menambahkan. 

Pembangunan ibu kota, kata Arya juga harus dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sementara di Kalimantan orang-orang yang memiliki keahlian dinilai kurang memumpuni. 

"Jadi memang harus ada pembinaan orang, harus ada mobilisasi orang di Jawa. Jadi, harus ada mobilisasi juga. Enggak ada pembangunan besar, kalau enggak ada pengembangan manusia," kata dia. 

Hal tersebut juga diamini oleh Pelaksana Tugas Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik. Menurut Akmal, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa baik, karena pelayanan publiknya juga memadai. 

Kendati demikian, memang saat ini kajian terhadap ibu kota masih tetap dilakukan. Setidaknya Indonesia bagian Timur memang harus didorong untuk bisa maju. "Momentum pemindahan ibu kota ke daerah Indonesia Timur bisa membuat lebih baik," ujarnya. 

Aset Jakarta

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan rencana pemerintah melakukan tukar guling aset Jakarta untuk merealisasikan ibu kota perlu didukung. Namun, aset-aset seperti Istana Negara yang memiliki nilai sejarah harus dipertahankan. 

"Indonesia punya beberapa Istana Negara. Kalau pindah, tetap harus dibangun di tempat yang jadi ibu kota baru. Istana lama akan tetap menjadi istana. Pandangan saya, tidak (perlu) untuk disewakan," kata Asvi.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki beberapa Istana Kenegaraan. Terdiri dari Istana Negara di Jakarta, Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas Cianjur, Istana Tampaksiring Bali, dan Istana Gedung Agung Yogyakarta.

Asvi menyarankan agar pemerintah bisa melakukan penyewaan kantor-kantor kementerian di Jakarta kepada mereka yang berminat. 

Sementara untuk tempat para legislator bernaung, yakni kompleks Senayan, Asvi menyarankan agar pemerintah bisa menimbang gedung DPR/MPR untuk dijadikan museum atau disewakan. 

"Gedung pusat politik itu kan gedung bersejarah. Akan tetap dipertahankan atau akan jadi museum parlemen? Pertimbangkan, mau untuk mengambil keuntungan atau mengedepankan aspek historis," tutur Asvi. 

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemerintah siap untuk melakukan tukar guling aset negara yang ada di DKI Jakarta dengan valuasi sekitar Rp150 triliun dengan pembangunan kawasan ibu kota baru di Kalimantan. 

Tukar guling itu, kata Bambang, dilakukan untuk menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, anggaran dari APBN untuk ibu kota baru hanya sebesar Rp93 triliun.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total aset negara di DKI Jakarta saat ini mencapai Rp1.123 triliun. Mayoritas aset ibu kota berada di Jakarta Pusat berbentuk 17.834 unit bangunan.

Sementara Bappenas mengestimasi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru mencapai Rp323 triliun sampai Rp466 triliun.