PKS ragukan PPKM darurat bisa turunkan penyebaran Covid-19

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mempertanyakan, efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di tengah wacana memperpanjang hingga enam pekan ke depan.

Alasannya, kata Mardani, ketika melihat tren selama sepekan pelaksanaan PPKM darurat belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Periode 3-9 Juli 2021, rata-rata penambahan kasus mencapai 32.400 per hari

"Pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi. Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun. Tapi efektifkah PPKM sejauh ini?," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (14/7).

Menurut Mardani tes maupun pelacakan, bagian strategi PPKM darurat mestinya bisa dimaksimalkan. Sayangnya, jumlah orang yang dites per hari baru 120.000-145.000 orang. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah (324.283) dan World Health Organization (WHO).

"Bahkan WHO menyebut, per 9 Juli kemarin harusnya kita telah melakukan tes kepada 581.500 orang per hari. Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yang tetap buka. Imbasnya, pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Menurut dia, masyarakat sangat menunggu pemerintah mengatasi berbagai masalah yang timbul beberapa waktu terakhir. Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. Tentunya, kata Mardani, negara mesti hadir menjaga rakyat

"Termasuk mempercepat proses vaksinasi. Hingga kini baru 35,8 juta masyarakat yang dapat vaksinasi pertama dan 14,9 juta orang yang telah menerima vaksinasi kedua. Angka yang masih jauh dari target vaksinasi sebesar 181,5 juta orang," tuturnya.

Perlu diingat, lanjutnya, kehadiran pemerintah mengatasi berbagai persoalan darurat yang masyarakat rasakan saat ini, bisa menumbuhkan kepercayaan. Terutama, untuk terus mengikuti disiplin protokol kesehatan (protkes).

"Karena sampai sekarang, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan lantaran cepatnya mutasi varian baru Delta. Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/6).

Perpanjangan PPKM darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. Dalam paparan juga disebutkan, PPKM darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.