Polda Papua Identifikasi kerawanan pelaksanaan pemilu

Kepolisian Daerah Papua Barat mengendus sejumlah potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di daerah tersebut.

Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi di Manokwari, Minggu, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekan kecenderungan anggotanya agar tidak memihak pada calon tertentu.

Netralitas penyelenggara pemilu menjadi salah satu potensi kerawanan di daerah tersebut. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara.

Berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya,  keributan pada saat pemungutan suara masih berpotensi terjadi. Hal itu bisa terjadi akibat sejumlah persoalan, seperti undangan bagi pemilih dan hal-hal teknis lain di tempat pemungutan suara (TPS).

Potensi kerawanan lainnya, masih banyak warga yang belum melakukan perekam KTP elektronik. Mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak suara saat pencoblosan.

Warga yang belum merekam data KTP-el umumnya berada di wilayah pedalaman dan pesisir pantai. Hal ini karena sarana dan prasarana hingga jaringan internet.

Polda Papua Barat, juga mengendus potensi momentum pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing isu yang dapat becah belah.

Potensi konflik paling besar dapat terjadi setelah pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih.

"Perselisihan terkait dengan keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung sering menimbulkan protes dan keributan antarpendukung. Ini sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Mantan Kapolres Mimika ini meminta para kapolres melaksanakan sosialisasi ke partai. Pengumpulan informasi, identifikasi, dan pemetaan kelompok massa pendukung harus dilakukan sebagai upaya antisipasi.

Sagi memandang perlu pengoptimalan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan kamtibmas," kata .

"Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antarumat beragama. Ini yang paling dikhawatirkan," pungkasnya.