sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politik identitas cenderung naik pada tahun politik

Orang yang memiliki hubungan sosial yang lebih terbuka dan beragam akan memiliki kecenderungan politik identitas yang lebih kecil.

Zahra Azria
Zahra Azria Jumat, 11 Des 2020 18:01 WIB
Politik identitas cenderung naik pada tahun politik

Politik identitas, hatespeech, dan hoaks muncul dan berkembang ketika bersamaan dengan masa pemilu yakni pilkada dan pilpres. Hal itu sesuai dengan penelitian tentang konservatif agama yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Penelitian itu menunjukan di saat tahun politik, konservatisme dan sesuatu yang menyangkut tentang agama, kebencian, dan intoleran cenderung naik.

Menurut Peneliti Survei Nasional Partai Politik-PPIM UIN Jakarta Sirojuddin Arif, politik identitas adalah konsep yang licin dan rentangnya bisa positif hingga negatif. Dia mengatakan orang yang memiliki hubungan sosial yang lebih terbuka dan beragam akan memiliki kecenderungan politik identitas yang lebih kecil.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, pada beberapa temuan, politik identitas justru marak di beberapa provinsi atau kabupaten kota yang lebih heterogen ketimbang homogen. 

“Agama merupakan faktor yang penting dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, khususnya ketika ada perbedaan agama antarpaslon. Ini terlihat di Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara,” ujar Burhanuddin pada Jumat (11/12) sore.

Temuan ini menunjukkan kecenderungan pemilih untuk memilih calon yang agamanya sama dengan mereka. Pengaruh agama dalam politik elektoral di tingkat lokal terlihat sangat meyakinkan.

Dalam analisis multivariat, faktor agama tetap signifikan ketika dikontrol oleh faktor-faktor lain seperti etnis, gender, desa-kota, umur, tingkat pendidikan, evaluasi atas kinerja pemerintah, identitas partai, maupun penilaian terhadap kualitas calon.

“Pada Pilkada Jakarta 2007 dan 2012, efek agama tidak signifikan. Namun hal itu tidak otomatis membatalkan efek agama. Pada saat itu tidak ada perbedaan agama antarcalon gubernur dan tidak ada insiden Al-Maidah, sehingga tidak memungkinkan bagi munculnya efek agama,” imbuh Burhanuddin.

“Jika muncul paslon yang beragama berbeda, sebagian besar pemilih cenderung melihat agama calon gubernur ketimbang identitas primordial pasangannya,” tambahnya.

Sponsored

Selain agama, faktor etnis juga penting namun pengaruhnya memiliki keterbatasan, terutama ketika dikontrol oleh faktor-faktor lain. Secara umum, efek agama jauh lebih kuat dan konsisten ketimbang etnik. Pengaruh etnik tetap signifikan jika paslon yang berlaga berasal dari agama yang sama, seperti Pilkada Jakarta 2007, 2012 dan Pilkada Maluku 2013.

“Pada Pilkada Jakarta 2012, Fauzi Bowo dan Jokowi sama-sama muslim. Sehingga mobilisasi identitas yang coba digunakan di putaran kedua saat itu kurang berpengaruh. Ketika perbedaan agama tak bisa dieksploitasi, perbedaan etnik bisa dimobilisasi untuk mendapatkan keuntungan elektoral,” kata Burhanuddin.

Dengan demikian, efek agama dan etnik bersifat dinamis, tergantung konteks sosial-politik dan kondisi persaingan dan latar belakang primordial paslon.

Berita Lainnya
×
tekid