Polri akan temui Dewan Pers bahas laporan IndonesiaLeaks

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berencana melakukan pertemuan dengan Dewan Pers, untuk membahas laporan IndonesiaLeaks terkait buku merah dalam kasus suap impor daging sapi. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi, apakah laporan tersebut termasuk ke dalam produk jurnalistik.

“Kita baru mau klarifikasi ke Dewan Pers, belum ada (penjelasan) ini pers atau bukan, kita belum tahu,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, Rabu (17/10).

Setyo mengatakan, pertemuan tersebut akan dilakukan dengan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Kendati demikian, ia tak memastikan kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, dikarenakan Yosep sedang berada di Papua.

Ia juga enggan mengungkap apakah Polri akan melakukan uji sengketa, apabila laporan IndonesiaLeaks terbukti bukan produk jurnalistik. Laporan seputar buku merah yang diungkap IndonesiaLeaks, dilakukan dan diturunkan sembilan media ternama. 

Laporan tersebut mengungkap adanya perusakan buku merah oleh dua penyidik KPK saat itu, AKBP Roland Ronaldy dan Kompol Harun. Perusakan buku tersebut diduga untuk menghilangkan bukti keterlibatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dalam kasus suap impor daging sapi. 

Dalam laporan IndonesiaLeaks, Tito disebut menerima aliran dana senilai Rp8 miliar. Suap tersebut berasal dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, yang telah divonis 7 tahun penjara.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Yosep juga mengatakan akan memanggil orang-orang di balik platform IndonesiaLeaks. Meski tidak menyebutkan secara pasti kapan pertemuan itu akan berlangsung, namun ia memastikan akan diselenggarakan pada bulan Oktober ini.

Menurutnya, pertemuan itu bertujuan untuk mengklarifikasi investigasi dan pemberitaan yang berawal dari IndonesiaLeaks. Ia menjelaskan, hal itu perlu dilakukan sebelum ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melapor ke Dewan Pers.

“Kami ingin meminta klarifikasi, juga bagaimana liputan itu dibuat, karena pasti kemudian pihak yang merasa dirugikan akan mengadu kepada Dewan Pers kan. Kami harus punya pengetahuan yang khusus,” tuturnya di Sentul, Sabtu (13/10).