Polri bentuk Satgas Penanggulangan Hoaks jelang Pilkada 2020

Hasil kajian kepolisian menunjukkan bahwa berita bohong atau hoaks masih menjadi salah satu kerawanan yang akan dihadapi pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan oleh karena itu pihaknya akan membentuk sejumlah satuan tugas (Satgas) yang khusus untuk menanggulangi maraknya penyebaran hoaks saat Pilkada 2020. “Nanti akan dibentuk Satgas Penanggulangan Hoaks,” kata Idham Azis dalam paparannya pada rapat pimpinan (Rapim) Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Menurut Idham, pembentukan satgas-satgas lainnya akan meringankan pengamanan dan penjaminan penyelenggaraan Pilkada 2020 secara serentak. Selain Satgas Penanggulangan Hoaks, kata Idham, pihaknya juga bakal menginstruksikan Satgas Nusantara untuk kembali beroperasi.

Meski banyak anggota kepolisian yang dikerahkan untuk turun ke lapangan, Idham berani menjamin netralitas jajarannya dalam Pilkada 2020 yang akan serentak dilaksanakan di 270 wilayah. Ia telah menginstruksikan hal tersebut kepada jajarannya dengan melakukan pembekalan di tiap-tiap Polda.

“Sudah disampaikan untuk menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis dalam Pilkada serentak. Kami bersama dengan TNI siap mengawal jalannya Pilkada serentak,” ujarnya.

Sebelumnya, Polri telah membuat indeks kerawanan Pilkada 2020 yang ada di sembilan provinsi. Provinsi-provinsi tersebut yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Indeks kerawanan tersebut berdasarkan pemetaan hingga Oktober 2019.

Indeks kerawanan juga dibagi berdasarkan kota, yakni Tomohon Sulawesi Utara, Bitung Sulawesi Utara, dan Tangerang Selatan. Pada tiga kota tersebut, kerawanan yang paling tinggi berada pada dimensi peserta pilkada.

Lebih lanjut, berdasarkan kabupaten, kerawanan paling tinggi ada di Nabire dan Keerom di Papua, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur, Tojo Una-Una di Sulteng, dan Musi Rawas Utara di Sumsel. Terkait kerawanan di tingkat kabupaten, gangguan keamanan dan ketertiban menjadi yang paling diantisipasi.