sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Presiden akan putuskan kebijakan vaksinasi mandiri

Presiden memastikan, vaksinasi akan terus dipercepat agar sampai ke masyarakat sesuai waktunya.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 21 Jan 2021 10:55 WIB
Presiden akan putuskan kebijakan vaksinasi mandiri
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Presiden Joko Widodo meminta agar proses vaksinasi Covid-19 dapat dipercepat. Dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, dia meyakini bisa memberikan vaksinasi kepada satu juta dalam waktu satu hari.

Dia menguraikan, dengan kekuatan sebanyak 30.000 vaksinator, lalu 10.000 puskesmas, dan 3.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, seharusnya tidak sulit untuk dapat memvaksin masyarakat dengan cepat.

"Katakanlah hitung-hitungan 30.000 vaksinator dengan masing-masing dalam satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Artinya sehari sudah hampir 1 juta orang. Apalagi setiap tahun kita memberikan vaksinasi imunisasi kepada anak-anak," katanya dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1).

Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya proses vaksinasi terhadap 270 juta penduduk Indonesia dapat dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Itulah sebabnya, presiden memastikan, vaksinasi akan terus dipercepat agar sampai ke masyarakat sesuai waktunya.

"Ini pernah saya bilang. Seharusnya vaksinasi selesai tidak sampai setahun," ujarnya. 

Selain itu, pemerintah pun sedang mempertimbangkan memberikan vaksinasi mandiri melalui pihak swasta agar dapat mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat.

"Banyak dari perusahaan sampaikan, bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini akan kami putuskan, karena kita perlu percepat sebanyak-banyaknya. Apalagi biaya ditanggung perusahaan, kenapa tidak?" ucapnya.

Hanya saja, pemberian vaksin mandiri dapat dilakukan jika vaksin yang akan diberikan swasta memiliki merek berbeda, dan dilakukan di tempat berbeda pula.

Sponsored

"Tetapi sekali lagi harus kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan (kepada swasta) asal merek vaksinnya berbeda, tempat melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," tuturnya.

Meskipun demikian, dia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tetap memperkuat pelaksanaan testing, tracing, dan treatment untuk menghambat laju penyebaran virus selama vaksinasi dilakukan, di samping pelaksanaan protokol kesehatan.

"Semua harus bicara pada rakyat kita betapa pentingnya yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, harus diingatkan karena jadi kunci pertama. Juga testing, tracing, treatment harus terus diperbaiki," ujarnya.

Berita Lainnya