Rapat dengan DPR, Risma dicecar soal data bansos

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan verifikasi data. Pangkalnya, penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini ialah persoalan data yang tidak valid.

"Kami pernah membuat panja (panitia kerja) verifikasi data dan melakukan kunjungan spesifik ke provinsi/kabupaten/kota. Karena kami mendapatkan, ada orang yang berhak bansos justru tidak mendapatkan," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Risma di DPR, Senin (24/5).

Selain meminta merapikan data bansos, Yandri juga mendesak Risma berikan penjelasan terkait 21 juta data ganda penerima bansos. Menurut politikus PAN itu, jika benar hal itu benar terjadi, maka validasi data jumlah penduduk miskin dan penerima bansos perlu dirapikan.

Sebelumnya, Risma menyebut 21 juta data ganda penerima bansos saat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membahas perkembangan mengenai data penerima bansos.
 
Yandri mengatakan, saat melakukan kunjungan ke Provinsi Banten, pihaknya menemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Dia menyebut, ada anggota TNI, Polri dan DPRD di provinsi itu yang justru mendapat bansos.

"Di Banten, kunjungan ke kantor gubernur, ada polisi dan tentara dapat bantuan. Ada anggota DPRD mendapat bansos. Ada juga masyarakat yang tercecer, yang seharusnya mendapat bantuan justru diabaikan. Dan mereka mungkin sudah mengurus tapi tidak kesampaian," jelas dia.

Yandri menerangkan bahwa kekisruhan ini lah yang membuat Komisi VIII menyepakati  untuk membentuk Panja verifikasi data.

"Ini saya kira tugas kita semua untuk memastikan bahwa data yang kita sajikan, karena ada ikutannya dengan dana APBN, itu bisa kita pertanggungjawabkan," ungkap Yandri di depan Risma.