logo alinea.id logo alinea.id

Riset: Usia produktif & 14 kementerian/lembaga paling aktif cuitkan pemindahan ibu kota

Kementerian dan lembaga pemerintah terlihat aktif di media sosial mendukung pemindahan ibu kota. Legislatif dan yudikatif tidak merespons.

Mona Tobing
Mona Tobing Jumat, 30 Agst 2019 18:32 WIB
Riset: Usia produktif & 14 kementerian/lembaga paling aktif cuitkan pemindahan ibu kota

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin, 26 Agustus 2019. Keputusan tersebut membuat jagat media sosial riuh. Netizen membicarakan keputusan penting itu.

Warganet terbelah sikapnya merespons pemindahan ibu kota. Secara garis besar, sikap mereka bisa dibagi menjadi dua: mendukung dan menolak rencana pemindahan tersebut. 

Riset Alinea.id menemukan, intensitas percakapan pemindahan ibu kota di media sosial mencapai puncaknya setelah Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi dua kota yang menjadi lokasi ibu kota baru: Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. 

Selama 4 hari atau rentang 26-29 Agustus 2019, percakapan di Twitter mencapai 82.027 tweet. Jumlah itu lebih besar dari percakapan selama 25 hari sebelum pengumuman ibu kota baru atau rentang 1-25 Agustus 2019, yang mencapai 59.680 twit. Artinya, ada kenaikan percakapan di Twitter hingga 37,44% usai pemindahan ibu kota diumumkan Presiden Jokowi. 

Materi pembicaraan sebelum dan sesudah pengumumam pun berbeda. Lima besar perbincangan warganet periode 1-25 Agustus 2019 seperti berikut:

1. Kepentingan pemindahan ibu kota lebih penting dibanding permasalahan di Papua dengan jumlah tweet 3.041.
2. Perbaikan ekonomi lebih dibutuhkan dibandingkan pemindahan ibu kota dengan jumlah tweet 3.375.
3. Pemindahan ibu kota perlu ada kajian lebih dalam bersama DPR dengan jumlah tweet 8.213.
4. Pemindahan ibu kota lebih penting dibanding perlindungan terhadap orang utan dengan jumlah tweet 2.057.
5. Pemindahan ibu kota tidak mempertimbangkan ancaman bencana dengan jumlah tweet 14.647.

Sementara tema perbincangan warganet periode 26-29 Agustus mengerucut pada dua hal berikut: 

1. Permasalahan di Papua terkesampingkan dengan pemindahan ibu kota dengan jumlah tweet 10.020.
2. Pemindahan ibu kota negara untuk menghindari pengalihan isu demo Papua dengan jumlah tweet 70.840.

Sponsored

Riset Alinea.id mendapati, sepanjang periode 1-29 Agustus 2019, warganet lebih banyak merespons pemindahan ibu kota dengan reaksi negatif. Sebanyak 42,4% atau sebesar 50.950 tweet memilih sikap kontra atas pemindahan ibu kota. Sedangkan repons positif sebesar 28,8% atau sebesar 34.683 tweet soal rencana pemindahan ibu kota. Sisanya, 28,8% bersikap netral.

14 kementerian/lembaga paling aktif

Dari ribuan respons tersebut, lahirlah sejumlah tagar, salah satunya yang paling riuh adalah #IbuKotaBaru. Tagar #IbuKotaBaru tercatat meramaikan sebanyak 2.700 tweet. Kemudian disusul tagar #Ibukotapindah sebanyak 244 tweet, #pindahibukota 237 tweet, dan tagar #Batalkanpindahibukota 204 tweet. 

Yang menarik, ada 14 kementerian/lembaga pemerintah (eksekutif) yang intens mencuitkan tagar-tagar tersebut, terutama #IbuKotaBaru. Ini dilakukan di antaranya oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Kantor Staf Presiden. 

Padahal, dari sisi legalitas pemindahan ibu kota belum memiliki pijakan hukum. Presiden Jokowi hanya mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta dukungan rencana pemindahan ibu kota, 26 Agustus 2019.

Suara-suara wakil rakyat pada saat itu cenderung mempertanyakan ihwal pemindahan ibu kota. Bisa dimengerti bila kemudian lembaga legislatif, terutama DPR, tidak merespons soal pemindahan ibu kota di media sosial. Akun Twitter DPR pada tanggal 26 Agustus 2019 atau saat Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota tidak ada tweet. 

Begitu pula lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bersikap serupa dengan DPR. Twitter resmi dua lembaga tinggi negara ini tidak mencuitkan pemindahan ibu kota. 

Warganet yang banyak merespons pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah yang berusia produktif.Alinea/Dwi Setiawan

Usia produktif paling responsif

Temuan lain yang menarik adalah akun Twitter yang paling aktif soal pemindahan ibu kota berasal dari kelompok usia produktif, dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Jumlah yang terlibat percakapan dalam usia tersebut sebanyak 1.166 akun. Sedangkan jumlah yang terlibat percakapan pada usia di atas 35 tahun atau di bawah 18 tahun hanya sebanyak 330 akun. 

Isu perpindahan ibu kota begitu dekat dengan kelompok usia produktif: rentang usia 18 - 35 tahun. Kelompok usia tersebut berstatus mahasiswa hingga pekerja. Tentu perpindahan ibu kota berdampak pada rencana mata pencaharian mereka, juga pilihan tempat bekerja: apakah bekerja di Jakarta atau pindah ke ibu kota baru. 

Temuan riset juga mendapati, lokasi warganet yang berada di DKI Jakarta paling banyak merespons pemindahan ibu kota, disusul domisili di Jawa Barat. Rinciannya DKI Jakarta sebanyak 5.461 akun, Jawa Barat 1.061 akun, dan Jawa Timur 614 akun. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 523 akun dan Kalimantan Timur 444 akun. 

Secara umum dapat disimpulkan, kalangan yang pro atau setuju dengan pemindahan ibu kota adalah mereka yang diduga resah akan persoalan kepadatan penduduk di Jawa, kesenjangan pembangunan Indonesia dan bertumpuknya masalah perkotaan di Jakarta. 

Sedangkan kalangan yang kontra atau tidak setuju pemindahan ibu kota kemungkinan karena alasan keuangan, khawatir akan kerusakan lingkungan hidup dan posisi Jakarta yang merupakan kota ekonomi. Apabila ibu kota dipindahkan ke kota lain akan memunculkan persoalan ekonomi. 

Riset : Fultri Sri Ratu Handayani