sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sanksi anggota LGBT, TNI/Polri langgar aturan internal

TNI dan Polri menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang memiliki orientasi seksual tertentu.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 23 Okt 2020 10:30 WIB
Sanksi anggota LGBT, TNI/Polri langgar aturan internal
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Langkah TNI/Polri yang menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang diduga memiliki orientasi seksual tertentu dianggap melanggar aturan internal. Demikian kritik empat lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni Arus Pelangi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), LBH Masyarakat, dan SGRC Indonesia.

"Tindakan pemecatan, pemenjaraan, dan pemberian sanksi nonjob (tidak diberikan jabatan sampai masa purna) justru bertentangan dengan aturan internal TNI dan kepolisian itu sendiri," kata peneliti ELSAM, Andi Muttaqien, dalam keterangan resminya, Jumat (23/10).

Terkait sikap TNI, terangnya, melanggar Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Di dalamnya dijelaskan, tentara profesional menganut hak asasi manusia (HAM).

"Poin ini secara tegas menyebutkan prinsip hak asasi manusia, sebuah prinsip yang akan terlanggar apabila TNI menjatuhkan sanksi semata-mata karena orientasi seksual atau identitas gender seseorang," terang Andi.

Sementara itu, kebijakan Polri melanggar aturan internalnya, khususnya Pasal 4 butir h Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009. Di dalamnya menyebutkan, perlindungan HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati guna menciptakan dunia yang beradab.

Pasal 6 butir h pun mengaskan, cakupan tugas Polri meliputi hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, dan orientasi seksual.

"Jadi, keputusan nonjob yang dijelaskan melalui pernyataan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Sutrisno Yudi Hermawan, jelas melanggar aturan internal mereka sendiri," tegasnya.

Bagi Andi, pemerintah melanggar hak kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Juga mengingkari asas nondiskriminasi dan gagal menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Sponsored

"Insiden ini memperlihatkan, bahwa pemerintah mengesampingkan perspektif korban dan justru menjadi pelaku dan pelindung pelaku kekerasan serta diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Seharusnya pemerintah, dalam konteks ini TNI dan Polri dan seluruh jajarannya, bertugas untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat," tuturnya.

Karenanya, TNI/Polri didesak menjamin perlindungan HAM. Sehingga, tidak boleh mengeluarkan keputusan diskriminatif dan bertentangan dengan HAM. 

"TNI dan Polri (harus) menghentikan penjatuhan sanksi kepada personelnya yang merupakan bagian dari komunitas LGBT dan berhenti untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap privasi anggotanya, termasuk status kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, dan lain-lain," tandasnya.

Berita Lainnya