Stafsus Jokowi 'bermasalah' diharap ikuti jejak Belva

Tak lama setelah Adamas Belva Syah Devara mengumukan mundur dari jabatan Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Selasa (21/4), ekonom Bhima Yudhistira yang juga penantang debat Belva langsung melempar tanggapan.

Ekonom Indef ini mengapresiasi mundurnya CEO Ruang Guru itu, karena dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial agar lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. 

"Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan," ujar Bhima dalam keterangannya, Selasa (21/4) malam. 

Bhima berharap Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva.

"Yakni memilih salah satunya tetap menjadi stafsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya. Perjalanan karier kawan-kawan millenial masih cukup panjang, dan generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang di Republik ini akan mengawasi setiap langkah kawan-kawan," ungkapnya.

Namun, sambung dia, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva. Dia lantas menyampaikan beberapa catatan kritis terkait Kartu Prakerja. 

"Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah," ujar pria kelahiran Pamekasan, Jawa Timur ini. 

Kedua, lanjut dia, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi lantaran korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan online. 

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," urainya.

Ketiga, jelas Bhima, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3 hingga 5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," bebernya.

Terakhir, tambah Bhima, karena posisi Belva sudah tidak lagi menjadi staf khusus, maka berakhir pula undangan debat yang diajukannya.

"Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staf Khusus Presiden," pungkasnya.

Selain Bhima, mundurnya Belva dari Stafsus Milenial Presiden juga direspons pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (PPD) Rachland Nashidik.

"Bagus! Ini memberi kesan baik dan bertanggung jawab bagi dirinya. Kini kita bisa bilang bahwa etika publik masih memiliki tempat terhormat di republik ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta malam ini.  

Politikus Demokrat ini berharap Presiden Jokowi juga memberi teladan dengan mengizinkan pengunduran diri Belva.

"Dan yang lebih penting membatalkan proyek pelatihan online yang  tak relevan saat ini dan cuma menguntungkan perusahaan platform digital," bebernya.

Dia menyarankan, lebih baik pemerintah mengalihkan dana pelatihan online menjadi BLT. "Agar rakyat bisa belanja kebutuhan hidup sehari-hari dan multiplier effect-nya menggerakkan ekonomi," pungkasnya.