Subsidi dan kompensasi 2023 makin besar, ini bocoran alokasi anggaran RAPBN 2023

Pemerintah masih akan terus memberikan subsidi dan kompensasi besar guna menjaga stabilitas harga barang dan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besaran subsidi dan kompensasi untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun.

“Tahun depan subsidi akan sangat besar, angka finalnya akan disampaikan bapak presiden. Artinya, tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Nota Keuangan 2022 dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

Pada penyusunan RAPBN 2023 ini, Presiden Joko Widodo mengarahkan para menterinya agar RAPBN 2023 didesain untuk siap menghadapi perekonomian global yang terus bergejolak dan tidak pasti, dengan kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, kredibel, dan berkelanjutan yang mampu menjadi shock absorber.

Presiden juga meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang membolehkan defisit anggaran di atas tiga persen hanya sampai 2022. Sedangkan 2023 harus kembali sesuai UU Keuangan Negara.

“Presiden menyampaikan, defisit APBN harus di bawah tiga persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Dari sisi belanja negara, akan tetap mendukung pada prioritas-prioritas nasional,” lanjut Srimul.

Secara garis besar rencana alokasi APBN 2023 untuk belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) di 2023 akan mencapai Rp993 triliun, dengan berfokus pada program-program nasional seperti sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas utama. Selain itu, ada belanja infrastruktur yang masih menjadi program prioritas nasional.

“Instruksi Bapak Presiden yang sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek, jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir 2024,” kata Srimul.

Anggaran APBN 2023 juga disiapkan untuk mendukung tahapan pemilu, kemudian anggaran dana pendidikan juga masih 20% dari APBN 2023. Bidang kesehatan, APBN 2023 akan mengalokasi anggaran untuk kesehatan regular dan bukan lagi terkhusus untuk pandemi Covid-19.

“Anggaran kesehatan tidak lagi khusus untuk pandemi, tetapi untuk kesehatan regular. Ini anggarannya naik dari Rp133 triliun tahun ini, menjadi Rp168,4 triliun. Tujuannya untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2022 akan menjelaskan secara rinci alokasi anggaran APBN 2023, ini bersamaan dengan penyerahan Nota Keuangan 2022 dan penyerahan RAPBN 2023 di DPR RI.