Tarif MRT diumumkan pertengahan Februari

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah menuntaskan perhitungan tarif moda raya terpadu (MRT). Tarif tersebut nantinya merupakan besaran yang telah disubsidi pemerintah.

"Untuk nilainya kami umumkan Februari, mungkin di pertengahan atau akhir," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/10).

Tanpa subsidi PT Mass Rapid Transit (MRT) memperkirakan besaran tarif MRT Rp17.000-Rp20.000 per penumpang. Angka tersebut diperoleh dari kajian konsultan dengan memperkirakan jumlah rata-rata penumpang harian sebanyak 175 ribu orang per hari dan biaya investasi.

Dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tingkat pengembalian investasi, PT MRT mengusulkan agar besaran tarif tersebut disubsidi Pemprov DKI. Idealnya, setiap penumpang dikenakan tarif berkisar Rp8.500 sampai Rp10.000.

Anies memastikan Pemprov akan mensubsidi tarif MRT ketika mulai beroperasi bulan Maret mendatang. Hanya saja, ia menyampaikan subsidi yang akan diberikan bukan hanya untuk MRT. Dalam jangka panjang pemberian subsidi tersebut akan terintegerasi dengan moda transportasi lainnya.

"Kedepan konsepnya adalah pemberian public service obligation (PSO) untuk keseluruhan di satu paket," terangnya.

Dengan konsep tersebut, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan, Pemprov DKI telah berkonsolidasi dengan Bank Indonesia untuk menentukan integerasi pembayaran secara elektronik.

PT MRT sendiri sedang menganalisis interkoneksi dan integrasi 13 stasiun untuk mendukung sistem integrasi transportasi di Jakarta.

Menurut Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar yang paling instrumental saat ini adalah menginterkoneksikan dengan moda transportasi yang sudah terbangun, yakni TransJakarta.

"Karenanya hari-hari ini kita melihat satu per satu area stasiun untuk menganalisa di mana kira-kira titik yang bisa dilakukan integrasi atau rute mana yang akan masuk ke stasiun MRT," ujarnya.

William mengatakan pihaknya sudah melihat Stasiun Fatmawati untuk menganalisis lokasi turun kendaraan pribadi, feeder TransJakarta dan bus TransJakarta, penentuan potensi titik-titik transfer hingga penentuan lokasi parkir.

"Sehingga nantinya misal yang bawa kendaraan pribadi ada lokasi parkirnya dan transfer ke TransJakarta dan MRT, khususnya di luar Stasiun Sudirman-Thamrin," ujarnya.

Analisis tersebut melibatkan TransJakarta dan hasilnya akan disampaikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir Januari ini.

Selain soal aksesibilitas, integrasi tersebut juga, akan mencakup penggunaan kartu (ticketting) untuk pembayaran. MRT memiliki kartu tersendiri yang hanya bisa digunakan di moda transportasi MRT.

Karena itu MRT menggandeng perusahaan perbankan untuk bisa mengintegrasikan sistem tiket ini.

Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis MRT Jakarta Ghamal Peris menyebutkan kerja sama tersebut tidak akan dilakukan pada semua perbankan.

"Pasalnya kartu kami bisa terbaca dengan cepat di sistem kami dan ada beberapa kartu yang dikeluarkan bank tidak bisa terbaca, karenanya kerjasama ini akan pada beberapa bank saja," kata Ghamal.

Ke depan, integrasi tiket antarmoda ini akan dikelola sebuah perusahaan patungan antara MRT, LRT dan TransJakarta yang nantinya juga bisa ditentukan "bundling price" (harga gabungan).

Saat ini MRT mengusulkan tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer yang sudah disampaikan pada Pemprov DKI Jakarta dan menunggu keputusan pemerintah.