TNI-Polri redam unjuk rasa ricuh di DPRD Sumut

Aksi penolakan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 di DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Aparat TNI kemudian berhasil meredam kericuhan tersebut.

Aparat berseragam loreng ini langsung mendekati masa aksi yang mencoba merusak pagar kawat duri yang terpasang di jalan Imam Bonjol Medan tepatnya di depan Gedung DPRD Sumut.

Dandim 0201/BS Kolonel (Inf) Yuda Rismansyah langsung menaiki mobil aksi untuk memberikan imbauan kepada masa aksi. 

"Jangan terprovokasi suasana yang tidak kondusif ini. Ini sudah malam jangan lagi ada aksi-aksi seperti ini," imbaunya, Jumat (24/5) malam.

Sebelumnya aksi ricuh yang dilakukan oleh mayoritas mahasiswa ini melempari aparat kepolisian dengan botol air mineral. Ricuh sebelumnya berlangsung usai massa aksi menggelar salat tarawih berjamaah.

Aksi ini bahkan membuat Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, marah. Ia langsung menaiki Mobil Raisa (Pengurai Masa) sambil meminta pertanggungjawaban Ketua Presidium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) dan relawan 02 Prabowo-Sandi, Rabualam Syahputra.

"Rabualam tanggung jawab, Heriansyah tanggung jawab, tanggung jawab dunia akhirat. Rabualam jangan kau lepas anak-anak muda ini," teriak Kombes Pol Dadang Hartanto.

Pantauan di lapangan, saat ini situasi aksi penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019 di Sumut mulai kondusif.

Siaga satu

Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga saat ini masih menerapkan siaga satu untuk mengawal dan menjaga keamanan pascapenetapan hasil Pilpres pada Pemilu 2019.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, penerapan siaga satu sejak 22-25 Mei 2019. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kerusuhan di wilayah Sumut.

"Selain itu, Mabes Polri juga telah menetapkan status siaga satu kepada seluruh Polda yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Polda Sumut siaga satu, polisi dan TNI siap menjaga keamanan dan menciptakan kekondusifan di daerah tersebut," ujar Nainggolan.

Ia menyebutkan, personel Polda Sumut yang disiagakan sebanyak 13.002 dari berbagai satuan, yakni Brimob, Intelkam, Reskrim, Sabharar dan lainnya.

Seluruh personel yang telah disiagakan mengamankan beberapa objek vital milik pemerintah seperti kantor KPU Sumut, Bawaslu Sumut dan beberapa tempat lainnya.

Nainggolan menjelaskan, pihak kepolisian tetap mengedepankan preventif dalam melakukan pengamanan terhadap pengunjuk rasa tersebut.

"Personel kepolisian hingga kini masih menjaga kantor Bawaslu Sumut, KPU Sumut, DPRD Sumut dan institusi pemerintah lainnya," kata mantan Kapolres Nias Selatan itu. (Ant).