Walhi kritik penanganan Covid-19

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berfokus hanya pada kegiatan siaga darurat dan tanggap darurat saja. Kesiapsiagaan dan rehabilitasi dalam penanganan Covid-19 masih dipertanyakan. Upaya kesiapsiagaan di wilayah zona merah Covid-19 saja tanpa diberi informasi jelas, apalagi yang belum terpapar.

Ketua Panitia Kerja Darurat Ekologis Penanganan Covid-19 Walhi Edo Rakhman, mengatakan, tiada upaya maksimal pemerintah pusat untuk menyelematkan 122 wilayah kabupaten/kota yang belum terpapar. Bahkan, pada tahapan koordinasi strategis dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut.

Padahal, data kasus positif Covid-19 terus menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, sudah mencatat rekor tertinggi penambahan pada 21 Mei 2020 dengan 973 kasus baru.

“Kita belum melewati puncak pandemik Covid-19 ini dan logikanya tentu akan terus bertambah jumlah terpapar. Tetapi, di sisi lain wacana ‘The New Normal’ sudah digulirkan dan juga PSBB dilonggarkan. Ini tentu sangat menyakiti pengorbanan para dokter, tenaga medis, perawat yang terus berada digarda terdepan untuk menyembuhkan para pasien. Imbauan untuk terus berada di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker seakan tidak tepat lagi untuk diterapkan,” ujar Edo dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5).

Sementara itu, Perwakilan Eksekutif Daerah Walhi Regional Sumatera Roy Komba mengatakan, wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan seperti Sumatera Selatan tentunya akan semakin terancam jikalau dipaksa bersahabat dengan wabah Covid-19.

Sayangnya, pelibatan masyarakat sipil pun masih terbilang minim dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 daerah maupun pusat. “Oleh sebab itu penambahan kasus Covid-19 juga dibarengi dengan meningkatnya angka pelanggaran HAM di Sumatera Selatan,” tutur Roy.

Di sisi lain, Eksekutif Daerah Walhi Regional Jawa Wahyu Eka menyebut, wabah Covid-19 telah menciptakan kekacauan. Pasalnya, penanganan dan pencegahan buruk berujung pelanggaran konstitusi karena rakyat dibiarkan berjuang sendirian. Ironisnya, legislatif dan eksekutif begitu abai dengan lebih memilih mengesahkan Omnibus Law, UU Minerba, menaikkan iuran BPJS, hingga mengukuhkan Perppu No.1/2020.

“Padahal Perppu itu hanya bicara soal kebijakan fiskal kepada pebisnis. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah lebih mengutamakan oligarki dari pada rakyat dan hanya melayani kepentingan investor. Negara harus tunduk pada konstitusi dan rakyat. Atasi virus, cabut Omnibus. Utamakan rakyat bukan investor,” ucapnya.

Senada, Perwakilan Eksekutif Daerah Walhi Regional Banusramapa Fahrizal mengatakan, kenyataannya, pemerintah tidak siap melayani masyarakat, tetapi malah mementingkan korporasi. Di kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil masih ditemukan aktivitas investasi sangat masif di tengah wabah Covid-19.

Di Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua mengalami kerentanan karena ketergantungan pangan impor. “Di masa sulit seperti ini investasi skala masif masih saja beroperasi, sehingga banyak sekali pelanggaran HAM,” tutur Fahrizal.

Di lain sisi, Perwakilan Eksekutif Daerah Walhi Regional Sulawesi Inggit Divayanti mengatakan, seharusnya pemerintah bukan hanya merefocusing anggaran proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara, tetapi juga refocusing pada infrastruktur kesehatan untuk laboratorium rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Termasuk mendesak agar segara dilakukan tes massal untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19,” ujar Inggit.

Perwakilan Eksekutif Daerah Walhi Regional Kalimantan Janang Firman mendesak pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat dan menghentikan industri ekstraktif yang menghancurkan infrastruktur sosial dan ekologi. Selain itu, juga meningkatkan fasilitasi jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pangan, dan pengetahuan untuk mengatasi dampak Covid-19.