Wapres JK kritik kinerja BPKP yang tak efektif

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dinilai kurang efektif melakukan pengawasan pembangunan. Di tengah kenaikan anggaran belanja negara tiap tahunnya, peran BPKP menjadi penting dalam percepatan dan pemerataan pembangunan nasional.

JK merinci, APBN Indonesia saat ini berada di angka Rp2.200 triliun, meningkat signifikan dari Rp1.000 triliun pada 10 tahun lalu, dan Rp500 triliun di 20 tahun lalu. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5%.

"Bagaimana kita merencanakan yang baik sekaligus mengawasinya, sehingga anggaran belanja bertumbuh dan efeknya pada pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga dapat dinikmati dan memberikan efek berkualitas," kata Wapres JK dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7).

Untuk itu, JK memerintahkan BPKP meningkatkan kinerja agar lebih optimal dalam mengawasi keuangan dan pembangunan, sehingga dapat menekan penyalahgunaan anggaran pembangunan. Apalagi, BPKP memiliki jangkauan tugas yang luas.

"Mulai dari audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pengawasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pemberantasan KKN, pendidikan serta pelatihan. Artinya, apabila BPKP bekerja dengan baik, tentu tidak akan terjadi penyelewengan," katanya.

Politisi Partai Golkar ini kemudian membandingkan kerja BPKP dengan KPK yang rajin menindak pelaku korupsi. Menurutnya, hal ini justru menunjukkan tak efektifnya kerja pengawasan yang dimiliki oleh BPKP.

"Kalau KPK makin banyak pasiennya, itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan menjadi efektif apabila pasien KPK berkurang," ucapnya.

Wapres berharap BPKP dapat lebih meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan, baik di pusat maupun daerah, supaya anggaran belanja Pemerintah dapat digunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan nasional secara merata.

Sumber: Antara