Wapres ungkap program mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terasuk ke dalam salah satu dari tujuh provinsi yang masuk dalam prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di 2021. Wilayah prioritas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahap awal di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.

Dilansir dari situs resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memandang, strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem.

"Saya mengapresiasi program-program inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang komplemen dengan program-program pusat,” ungkap KH Ma’ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan Gubernur dan lima bupatikKabupaten prioritas di Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (7/10). 

Beberapa program yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan ini adalah program stimulan Jamban, Jamkes Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, Dukungan Start-Up dan pendampingan desa, yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

“Untuk program khusus di sisa 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada, yaitu Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ucap Wapres.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres Ma’ruf Amin meminta agar data rumah tangga miskin dengan kemiskinan ekstrem terus diperbaiki, agar menjadi data yang lebih akurat.

“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada 2022 sampai 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” jelasnya. “Hal ini akan menjadi masukan kepada proses penyempurnaan data oleh pemerintah pusat,” tambahnya. 

Selain itu, Ma’ruf Amin kembali menegaskan terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukan lagi menjadi isu yang utama. Tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem.

“Anggaran kementerian/lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp500 triliun. Belum lagi anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten,” tegas Ma’ruf Amin.