Menteri Transportasi mundur karena korupsi, seberat apa hukum di Singapura?

Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran mengundurkan diri setelah didakwa melakukan 27 pelanggaran dalam penyelidikan korupsi. Mundurnya Iswaran dibenarkan Badan antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) seperti dilansir Semafor, Sabtu (20/1).

Korupsi adalah skandal politik yang jarang terjadi di negara-kota yang terkenal dengan citra bersihnya yang berwibawa. Pertanyaannya: seberat apa hukuman korupsi di Singapura?

Menteri tersebut diduga menerima suap senilai hampir SG$286.000 (Rp3,3 miliar) dari seorang taipan properti Malaysia yang berbasis di Singapura. Termasuk tumpangan jet pribadi, tiket konser musikal Hamilton, dan pertandingan sepak bola di Inggris.

Iswaran dituduh menerima suap karena membantu Ong Beng Seng – miliarder yang membawa balapan Formula 1 ke Singapura – untuk memajukan kepentingan bisnisnya. Keduanya pertama kali ditangkap pada Juli tahun lalu.

Iswaran, yang saat ini ditahan dengan jaminan, mengaku tidak bersalah. Dalam surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh kantor Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, menteri tersebut mengatakan bahwa dia menolak tuduhan tersebut dan akan fokus membersihkan namanya.

Menurut CNN dan Bloomberg, skandal korupsi terbesar di Singapura dalam hampir empat dekade ini dapat merusak reputasi bersih Singapura. Penyelidikan korupsi tingkat tinggi seperti ini jarang terjadi di negara Asia Tenggara, yang bangga memiliki reputasi pemerintahan yang bersih.

Mencegah godaan menerima suap, Singapura rata-rata membayar menterinya lebih dari SG$800 ribu (Rp9,3 miliar) per tahun, menurut CNN – salah satu gaji menteri tertinggi di dunia. Terakhir kali Negara Singa menghadapi skandal serupa adalah pada tahun 1986 ketika Teh Cheang Wan, yang saat itu menjabat Menteri Pembangunan Nasional, diselidiki karena menerima suap lebih dari SG$746 ribu (Rp8,7 miliar) dari dua perusahaan swasta yang ingin membeli tanah negara untuk pembangunan.

Teh, yang membantah tuduhan tersebut, meninggal sebelum didakwa secara resmi. Seorang profesor hukum yang berbasis di Singapura mengatakan kepada Bloomberg bahwa perjuangan hukum saat ini mempunyai konsekuensi yang lebih luas.

“Sekarang ada pertarungan politik bagi pemerintah untuk memperbarui kepercayaan dan keyakinan pemilih bahwa mereka memiliki sistem yang jujur,” tambahnya.

Skandal-skandal lain juga telah mencoreng reputasi partai berkuasa menjelang pemilu tahun depan seperti dilaporkan Wall Street Journal dan New York Times. Investigasi ini merupakan insiden terbaru yang mengguncang reputasi Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa menjelang pemilu tahun depan.

Juli lalu, ketua parlemen Singapura, bersama dengan anggota parlemen lainnya, mengundurkan diri dari badan legislatif negara bagian tersebut karena perselingkuhan. Hal ini terjadi setelah penyewaan bungalo mewah milik negara oleh dua menteri lainnya memicu kemarahan publik atas kesenjangan pendapatan dan hak istimewa menteri, di tengah meningkatnya biaya hidup – meskipun para menteri tersebut kemudian dibebaskan dari segala kesalahan.

Popularitas PAP telah menurun dalam pemilu baru-baru ini di tengah kritik atas “dominasi satu partai yang telah berlangsung selama puluhan tahun,” The New York Times melaporkan.

Meskipun Perdana Menteri Lee akan mengundurkan diri pada akhir tahun ini dan menyerahkan kendali kepada wakilnya, para pemilih akan mempunyai suara mengenai kinerja partai tersebut pada pemilu tahun depan.(semafor,cnn)