Hakim MK akan dikawal ketat selama tangani sengketa pilpres

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, mengatakan para hakim MK akan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan selama menangani proses persidangan hasil sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

“Pengamanan dan pengawalan dimulai dari rumah bapak atau ibu hakim ke kantor. Juga selama di kediamannya. Bahkan untuk di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim,” kata Guntur saat ditemui Alinea.id di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (10/6).

Guntur menjelaskan, satu orang hakim akan mendapat penbgawalan sebanyak 4 sampai 5 petugas keamanan dari pihak kepolisian. Rinciannya, 1 petugas ADC (aide-de-camp), 1 petugas untuk patwal, 1 petugas untuk kediaman di rumah dinas, dan 1 petugas lagi kediamannya para hakim. 

Menurut Guntur, pengamanan dan pengawalan kepada para hakim MK ini akan berlangsung mulai dari 20 Mei 2019 hingga 9 Agustus 2019.

Pengamanan tak hanya kepaada para hakim MK. Guntur menambahkan, personel keamanan di gedung MK pun juga akan ditambah. Termasuk di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Para aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan pada 14 sampai 28 Juni 2019 nanti.

“Nah kemarin saja tanggal 9 Juni 2019 sudah ada 30 personel dari Satuan Brimob Kalimantan Selatan,” katanya.

Guntur mengatakan, jumlah petugas keamanan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Namun demikian, penambahan pasukan tergantung situasi dan kondisi di lapangan. "Jadi, sifatnya sangat situasional,” ujarnya. 

Sementara untuk mengamankan massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang rencananya bakal menggelar unjuk rasa  di depan MK saat persidangan berlangsung. Guntur mengatakan hal itu telah diprediksi oleh MK.

“Dan untuk itu kami telah meminta pihak kepolisian untuk menurunkan full tim pengamanan di MK,” ucap Guntur.

Kendati demikian, Guntur belum dapat memastikan jumlah personel yang bakal diturunkan pihak kepolisian untuk mengamankan gedung MK. Pihaknya sejauh ini baru melakukan koordinasi baik dengan Polri maupun TNI untuk pengamanan di gedung MK.