Kubu Jokowi: Peserta reuni 212 hanya pendukung Prabowo-Sandi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut peserta reuni 212 yang datang ke Monas hanyalah berasal dari pemilih loyalis Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebutkan massa reuni 212 berasal dari pemilih loyalis Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diorganisir ke Jakarta. 

"Kalau pemilihnya Pak Jokowi mau diturunkan seperti itu juga bisa. Bahkan satu Jakarta penuh itu. Tapi kan bukan model kami," kata Kadir melalui pesan singkat, Senin (3/12). 

Untuk itu, menurutnya TKN tidak terlalu khawatir dengan pelaksanaan reuni 212. Sebab, memang faktanya orang-orang Prabowo yang sejak awal diorganisir dan dikonsolidasikan untuk hadir di acara reuni 212.  

Diapun tidak merasa heran dengan yel-yel yang berkembang dan dinyanyikan di lokasi reuni 212 tersebut mengindikasikan adanya konten yang mengarah pada kampanye.

"Jadi itu sebenarnya kampanye terselubung yang disampaikan oleh Prabowo, yang kebetulan memainkan isu Islam, dalam hal ini 212," katanya. 

Senada dengan mantan pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Kapitra Ampera mengatakan reuni 212 bukanlah sebuah ancaman bagi kubu Jokowi-Maruf. 

Alasannya, orang-orang yang menghadiri Reuni 212 hanyalah orang-orang yang sudah pasti memilih Prabowo-Sandi. 

"Iya, itu kan orang PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memerintahkan kadernya harus datang. Itu semua orang-orang yang mendukung Prabowo-Sandi," katanya di Posko Cemara, Senin (3/12).

Bahkan dia yakin, masa yang datang tidak ada yang berasal dari swing voters (pemilih yang belum menentukan pilihannya). Baik yang berasal dari agama Islam maupun non Islam. 

Sementara itu, Pengamat Politik Pangi Sarwi Chaniago menyebutkan pendukung Jokowi-Ma'ruf jangan terlalu nyinyir meremehkan gerakan tersebut.  Pasalnya, yang hadir dalam reuni tersebut jumlahnya sangat fantastis. 

"(Reuni 212) dapat dikatakan sebagai peristiwa monumental sejarah, reuni 212 adalah persaudaraan dengan semangat menjaga Indonesia, pancasila dan UUD," tegasnya. 

Berkenaan dengan adanya pelanggaran atau tidak, menurutnya tunggu hasil keputusan Bawaslu. "Kalau saya melihat secara umum, tidak ada terjadi pelanggaran kampanye," ujarnya.