logo alinea.id logo alinea.id

Ma’ruf: Negara ini bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan

Negara ini dianggap sebagai darul ahdi atau negara kesepakatan.

Soraya Novika
Soraya Novika Sabtu, 11 Mei 2019 22:30 WIB
Ma’ruf: Negara ini bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin kembali menyerukan konsep negara kesepakatan menjelang penutupan rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bakal diumumkan per 22 Mei 2019 mendatang.

"Negara ini dianggap sebagai darul ahdi atau negara kesepakatan. Bukan darul (negara) Islam, bukan darul kufri (kafir), bukan darul harbi (perang), tapi negara kesepakatan," ujar Ma'ruf Amin dalam acara Tasyakuran Kebangsaan dan Buka Bersama yang dihelat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Pendopo Graha Alam Indah, Jakarta Timur, Sabtu (11/5).

Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan, negara kesepakatan artinya semua kegiatan berpolitik sudah semestinya berlandaskan pada dasar negara yang telah disepakati, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang bersistem prinsip demokrasi.

"Kita memang sudah komitmennya begitu, kita sudah memposisikan negara kita ini sebagai negara kesepakan. Artinya sudah final, karena itu jangan lagi dibicarakan soal dasar negara kita apa dan bakal menjadi apa, sudah pasti selamanya adalah UUD 45, itu sudah kita sepakati," katanya.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh elite politik yang berkompetisi agar dapat menjalankan upaya politiknya mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama, dan dapat mencegah perpecahan.

"Tentang masalah kepemimpinan kan kita lakukan setiap lima tahun sekali, melalui pileg dan pilpres dan ini ada mekanisme yang sudah disepakati. Kesepakatan ini yang harus dijaga, hukumnya sesuai dengan arahan konstitusi, karena itu kalau sudah masuk wilayah itu ya kita harus siap kalah dan siap menang, tidak boleh tidak siap,” tuturnya.

Bila ada hal-hal yang dipersoalkan, kata Ma’ruf, sudah ada mekanismenya, yakni melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi.

Ma’ruf berharap, usai keluar hasil resmi KPU, masyarakat dan kedua kandidat yang mencalonkan diri maupun yang mendukungnya dapat memegang teguh konsep negara kesepakatan, dan dapat segera mengakhiri kegaduhan yang sudah mulai menyeruak di permukaan.

Sponsored

"Karena itu kita harap selesai nanti perhitungan suara itu sudah tidak ada lagi konflik di antara kita," ucapnya.